Sebanyak 11 pejabat dilantik melalui mekanisme seleksi terbuka, sementara satu lainnya berasal dari mutasi antarinstansi.
Skema tersebut mencerminkan pendekatan meritokrasi yang terus didorong pemerintah dalam tata kelola aparatur sipil negara, sekaligus menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengisian jabatan.
Dalam sambutannya, Yassierli menegaskan jabatan publik bukan sekadar posisi administratif. Ia menyebutnya sebagai amanah yang menuntut integritas dan komitmen pelayanan.
“Jabatan adalah kepercayaan. Jabatan adalah sarana kita untuk memberikan pelayanan, menghadirkan dampak, dan meninggalkan legacy bagi bangsa ini. Dan jabatan adalah pengorbanan,” ujarnya.
Kementerian Ketenagakerjaan, kata dia, saat ini mengelola angkatan kerja yang mencapai 155,27 juta orang. Di sisi lain, ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah meningkat seiring perkembangan teknologi informasi. Kondisi ini menempatkan birokrasi pada tekanan untuk bergerak lebih cepat, responsif, dan adaptif.
Menurut Yassierli, kualitas kinerja pejabat di posisi strategis akan menentukan efektivitas layanan ketenagakerjaan, mulai dari pasar kerja, pelatihan vokasi, perluasan kesempatan kerja, hingga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan penguatan sistem keselamatan kerja.
“Ini menjadi tantangan yang tidak mudah bagi kita di Kemnaker. Karena itu, saya meminta seluruh jajaran, terutama pejabat yang baru dilantik, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.
Ia memaparkan, setidaknya terdapat tujuh tantangan utama yang dihadapi kementeriannya. Di antaranya penguatan link and match dunia pendidikan dan industri, optimalisasi Balai Latihan Kerja, penyediaan pekerjaan layak bagi kelompok rentan, serta pembaruan regulasi ketenagakerjaan.
Tantangan lain mencakup penegakan norma ketenagakerjaan dan keselamatan kerja di sektor industri, transformasi hubungan industrial, pengembangan sistem informasi pasar kerja melalui platform SiapKerja, serta reformasi birokrasi internal.
Untuk merespons itu, Kemnaker merumuskan enam agenda transformasi. Mulai dari pemulihan kepercayaan publik, transformasi layanan berbasis kebutuhan masyarakat, hingga penguatan tenaga kerja melalui program peningkatan dan penyesuaian keterampilan.
Agenda lainnya mencakup perluasan inklusivitas ketenagakerjaan, penegakan hukum ketenagakerjaan secara konsisten, serta pembangunan hubungan industrial yang dinamis.
Adapun pejabat yang dilantik antara lain Irma Puspita sebagai Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, R. Nurhidajat sebagai Kepala Pusat Pasar Kerja, serta Teguh Djatmiko sebagai Direktur Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan. Selain itu, Amran, Reni Rosyida Muthmainnah, dan Nasrun Ilmullah masing-masing dipercaya memimpin Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di Medan, Bandung, dan Makassar.
Nama lain yang dilantik antara lain Nuryanti sebagai Direktur Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Arnando Jujur Pardamean Siregar sebagai Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, serta dr. Muzakir sebagai Direktur Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Sementara itu, dr. Yessie Kualasari ditunjuk sebagai Kepala Balai Besar K3 Jakarta, Baderi sebagai Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, dan M. Heru Susanto sebagai Inspektur III. (Nay).
