Capaian itu dinilai sebagai sinyal positif meningkatnya kesadaran pekerja terhadap pentingnya perencanaan kepemilikan rumah berbasis tabungan jangka panjang.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan, dominasi segmen buruh dalam kepesertaan BP Tapera menunjukkan potensi besar yang masih bisa diakselerasi. Karena itu, pekerja yang belum memanfaatkan program tersebut didorong untuk segera mengoptimalkan kepesertaan.
“Berdasarkan capaian 2025, segmen peserta terbesar berasal dari kalangan buruh,” ujar Yassierli saat menghadiri Rapat Komite terkait pelaksanaan program dan kegiatan BP Tapera Tahun 2026 di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (26/2/2026).
Rapat tersebut juga dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Pejabat Sementara Ketua dan Wakil Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, serta jajaran pimpinan BP Tapera.
Menurut Yassierli, keterlibatan aktif Kementerian Ketenagakerjaan tidak berhenti pada aspek regulatif. Pihaknya siap membantu BP Tapera memetakan kebutuhan program secara lebih komprehensif.
Mulai dari estimasi besaran kebutuhan hunian, penyusunan grand design, penentuan lokasi prioritas, hingga preferensi hunian yang sesuai dengan karakteristik pekerja di berbagai sektor.
Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan perumahan berbasis tabungan tidak sekadar administratif, melainkan menjawab realitas kebutuhan di lapangan.
Pemetaan yang presisi akan menentukan efektivitas intervensi, terutama di kawasan industri dan wilayah dengan konsentrasi buruh tinggi.
Sepanjang tahun lalu, Kemnaker juga terlibat dalam sosialisasi program BP Tapera di 10 titik. Upaya itu diarahkan untuk meningkatkan literasi pekerja terkait skema pembiayaan, mekanisme kepesertaan, hingga manfaat jangka panjang program.
Yassierli menegaskan, masih terdapat ruang optimalisasi yang signifikan. Potensi kepesertaan dari sektor formal maupun semi-formal dinilai belum tergarap maksimal.
Karena itu, BP Tapera didorong memperluas kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk asosiasi pengusaha, serikat pekerja, hingga pemerintah daerah.
Ekspansi kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat realisasi akses hunian layak bagi buruh. Terlebih, isu keterjangkauan rumah masih menjadi tantangan struktural di tengah dinamika harga tanah dan pertumbuhan kawasan perkotaan yang kian pesat. (Nay).
