Kenaikan tersebut tidak lepas dari ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku plastik yang masih berada di kisaran 60 persen. Ketika rantai pasok global terganggu, pelaku industri dalam negeri langsung menanggung konsekuensinya, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pakar Ekonomi Koperasi dan UMKM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair), Atik Purmiyati, mengatakan sektor makanan dan minuman menjadi yang paling terdampak. Ketergantungan tinggi terhadap kemasan plastik membuat biaya produksi meningkat signifikan dalam waktu singkat.
“Kenaikan harga plastik akan menambah biaya produksi hingga dapat menggerus keuntungan usaha,” ujarnya.
Menurutnya, tekanan ini semakin berat karena sebagian besar pelaku UMKM memiliki keterbatasan modal dan kapasitas sumber daya manusia. Kondisi tersebut membuat ruang adaptasi menjadi sempit ketika terjadi lonjakan biaya secara tiba-tiba.
Di tengah tekanan tersebut, Atik mendorong pelaku UMKM untuk tetap melakukan inovasi agar dapat bertahan. Salah satu strategi yang bisa ditempuh adalah mengatur ulang volume produk tanpa harus langsung menaikkan harga jual, serta memperluas jangkauan pasar melalui diversifikasi.
Selain itu, substitusi kemasan plastik ke bahan ramah lingkungan dinilai menjadi opsi strategis jangka menengah. Alternatif seperti kemasan biodegradable berbahan pati jagung, tebu, singkong atau cassava bag, hingga serat nanas mulai dilirik sebagai solusi.
Namun, penggunaan kemasan ramah lingkungan di kalangan UMKM masih belum masif. Diperlukan edukasi secara luas agar pelaku usaha dan konsumen memiliki kesadaran yang sama terhadap pentingnya peralihan tersebut.
Dari sisi perilaku konsumen, perubahan pola konsumsi dinilai memiliki peran penting. Masyarakat didorong untuk mulai menggunakan tas belanja ulang pakai, membawa wadah makanan sendiri, hingga menerapkan sistem isi ulang.
Dalam perspektif ekonomi perilaku, perubahan preferensi konsumen dapat mendorong produsen beradaptasi dengan lebih cepat terhadap tuntutan pasar yang semakin mengarah pada praktik berkelanjutan.
Atik juga menyoroti pentingnya efisiensi biaya melalui skema kolektif. Pelaku UMKM dapat melakukan pembelian bahan kemasan ramah lingkungan secara bersama dalam jumlah besar untuk mendapatkan harga yang lebih kompetitif melalui mekanisme economies of scale.
Di sisi lain, peran pemerintah sebagai regulator pasar dinilai krusial untuk menahan laju kenaikan harga bahan baku. Upaya stabilisasi dapat dilakukan melalui pengawasan distribusi, pengendalian spekulasi harga, hingga pemberian insentif bagi industri hulu plastik.
Kebijakan tersebut perlu berjalan beriringan dengan program pendampingan inovasi bagi UMKM. Tujuannya tidak hanya menjaga keberlangsungan usaha, tetapi juga memperkuat daya beli masyarakat melalui stabilitas inflasi dan peningkatan pendapatan.
Berdasarkan data Sistem Informasi Data Terpadu Koperasi dan UMKM, sektor UMKM menyumbang sekitar 60 hingga 61 persen terhadap produk domestik bruto dan menyerap hingga 97 persen tenaga kerja nasional.
Besarnya kontribusi ini membuat ketahanan UMKM menjadi salah satu penentu stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global. (Nayla).
