Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa program ini dirancang untuk memperkuat fondasi sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045. Skema pelatihan disusun berbasis kebutuhan industri dengan pendekatan link and match agar lulusan tidak sekadar memiliki sertifikat, tetapi juga kompetensi yang relevan dengan pasar kerja.
Program ini bukan sekadar pelatihan teknis. Pemerintah ingin membentuk tenaga kerja yang produktif, disiplin, beretos kerja kuat, dan adaptif terhadap transformasi teknologi. Dengan pola tersebut, lulusan diharapkan mampu langsung terserap di dunia usaha atau bahkan membangun usaha mandiri.
Di tempat yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan bahwa pada tahap awal atau Batch 1, disiapkan 20 ribu kuota peserta. Secara keseluruhan, pelatihan akan dibagi dalam tiga gelombang sepanjang 2026.
Pelaksanaan pelatihan dilakukan serentak di 21 Unit Pelaksana Teknis Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas serta 13 Satuan Pelayanan Kemnaker yang tersebar di berbagai daerah. Artinya, akses pelatihan tidak terpusat di kota besar saja, tetapi menjangkau wilayah yang lebih luas.
Program ini terbuka bagi masyarakat berusia minimal 17 tahun dan telah memiliki akun pada platform SIAPkerja. Khusus Batch 1, prioritas diberikan kepada lulusan SMA, SMK, dan MA sederajat tahun 2023 hingga 2025.
Kebijakan tersebut dinilai strategis untuk menjawab tantangan meningkatnya angka pencari kerja usia muda yang belum terserap pasar.
Selain Program Pemagangan Nasional bagi lulusan perguruan tinggi, pemerintah ingin menyediakan jalur alternatif yang konkret bagi lulusan pendidikan menengah.
Skema ini sekaligus menjadi instrumen intervensi untuk menekan mismatch antara kompetensi lulusan dan kebutuhan industri.
Pendaftaran Batch 1 dibuka melalui laman skillhub.kemnaker.go.id pada 23 Februari hingga 6 Maret 2026. Proses seleksi berlangsung 9–15 Maret 2026, pengumuman hasil pada 16 Maret 2026, dan pelatihan dimulai 1 April 2026.
Bidang kejuruan yang tersedia cukup variatif dan selaras dengan arah transformasi ekonomi. Mulai dari teknologi informasi dan komunikasi, kewirausahaan, manufaktur, otomotif, pariwisata, hingga konstruksi.
Program pelatihannya pun mengikuti tren industri masa depan, seperti Internet of Things, instalasi panel surya, pengelasan, pengoperasian mesin CNC, otomasi industri, kendaraan listrik, cyber security, digital marketing, smart farming, serta pengolahan pangan industri.
Dari sisi fasilitas, peserta memperoleh pelatihan gratis lengkap dengan makan siang, bantuan transportasi, serta perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Peserta juga mendapatkan sertifikat pelatihan dari balai vokasi serta Sertifikat Kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Untuk lokasi tertentu, tersedia asrama sesuai kriteria dan kapasitas.
Dengan skema komprehensif tersebut, pemerintah mencoba memutus mata rantai rendahnya produktivitas tenaga kerja yang selama ini menjadi tantangan struktural.
Investasi pada pelatihan berbasis kompetensi dinilai lebih efektif dibanding pendekatan administratif semata, terutama di tengah percepatan digitalisasi dan transisi energi yang mengubah lanskap pekerjaan secara fundamental. (Nay).
