Ahli Kesehatan Masyarakat bidang Biostatistika Epidemiologi sekaligus Dosen Luar Biasa Universitas Airlangga, Dr Windhu Purnomo dr MS, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kasus infeksi virus Nipah pada manusia di Indonesia. Pemerintah pun belum pernah mengumumkan temuan kasus positif pada manusia.
“Secara epidemiologis, belum ditemukan kasus pada manusia di Indonesia. Tapi virus ini bukan hal baru. Ia sudah lama ada di kawasan Asia,” ujarnya.
Virus Nipah pertama kali teridentifikasi pada 1998 di Malaysia dan sejak itu memicu wabah di sejumlah negara Asia Tenggara dan Asia Selatan. Tingkat fatalitasnya tergolong tinggi. Data global menunjukkan Case Fatality Rate berkisar 45 hingga 80 persen, jauh melampaui banyak penyakit infeksi saluran pernapasan lainnya.
Di Indonesia, hasil surveilans nasional 2023–2024 menemukan material genetik atau RNA virus Nipah pada kelelawar buah.
Dari 305 sampel yang diperiksa, empat di antaranya terkonfirmasi mengandung RNA virus Nipah. Artinya, reservoir virus telah ada di ekosistem satwa liar Indonesia, meski belum menular ke manusia.
Temuan ini penting secara epidemiologis. Keberadaan virus pada hewan reservoir merupakan prasyarat awal terjadinya spillover atau lompatan penularan ke manusia. Namun, Windhu menekankan bahwa masyarakat tidak perlu panik.
“Yang dibutuhkan bukan kepanikan, tetapi kewaspadaan rasional berbasis sains,” tegasnya.
Menurut dia, pendekatan pencegahan paling efektif tetap bertumpu pada Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
Daya tahan tubuh harus dijaga melalui asupan gizi yang cukup, istirahat memadai, serta menghindari kelelahan berlebihan. Interaksi dengan potensi sumber penularan juga perlu dibatasi.
Salah satu yang disorot adalah kebiasaan mengonsumsi buah yang telah tergigit kelelawar.
Buah yang jatuh dan menunjukkan bekas gigitan sebaiknya tidak dikonsumsi. “Buah yang sudah terkontaminasi harus dibuang. Jangan diambil risiko,” katanya.
Secara klinis, infeksi virus Nipah pada tahap awal dapat menyerupai flu biasa: demam, sakit kepala, nyeri otot, hingga gangguan pernapasan. Namun, yang membedakan adalah potensi komplikasi berat berupa ensefalitis atau radang otak. Pada sejumlah kasus di luar negeri, kondisi ini berkembang cepat menuju koma hingga kematian.
Ketiadaan vaksin dan terapi antivirus spesifik menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, deteksi dini menjadi kunci. Fasilitas layanan kesehatan primer hingga rujukan harus sensitif terhadap pola gejala demam berat disertai gangguan neurologis.
“Kalau ada demam dengan infeksi saluran pernapasan berat atau tanda ensefalitis, harus segera ditangani dan dilaporkan. Surveilans epidemiologi tidak boleh lengah,” ujar Windhu.
Dalam konteks kesiapsiagaan nasional, ia menilai kolaborasi lintas sektor mutlak diperlukan. Pendekatan one health yang mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan harus diperkuat. Tanpa koordinasi, potensi wabah sulit dikendalikan sejak dini.
Perguruan tinggi memiliki peran strategis. Menurut Windhu, institusi akademik seperti Universitas Airlangga harus aktif menyumbang bukti ilmiah melalui riset, edukasi publik, serta komunikasi risiko yang akurat.
“Pandemi tidak bisa dihadapi satu sektor saja. Kolaborasi adalah keniscayaan,” tandasnya.
Temuan BRIN seharusnya diposisikan sebagai peringatan dini, bukan pemicu ketakutan. Indonesia masih berada pada fase aman karena belum ada kasus manusia. Namun, pengalaman global mengajarkan bahwa respons lambat bisa berujung mahal.
Kewaspadaan berbasis data, penguatan surveilans, serta literasi kesehatan masyarakat menjadi investasi paling rasional untuk mencegah krisis berikutnya.
Virus mungkin tak terlihat, tetapi kesiapan sistem kesehatan dan kedewasaan publik menentukan apakah ia akan menjadi ancaman besar atau sekadar catatan ilmiah. (Nay).
