KILAS JAVA, JOMBANG — Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi isu paling menonjol dalam reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Wiwin Sumrambah, di Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Rabu malam, (11/2/2026).
Ratusan warga dari Tembelang, Megaluh, dan Kesamben memadati forum untuk menyampaikan beragam kebutuhan ekonomi desa.
Sejak awal pertemuan, suasana dibuat cair. Wiwin meminta warga tidak sungkan menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
“Anggap saja ini silaturahmi. Monggo disampaikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, dari tingkat dusun sampai desa,” ujarnya di hadapan peserta.
Aspirasi yang mengemuka sebagian besar berkisar pada dukungan konkret bagi pelaku UMKM.
Warga meminta akses permodalan yang lebih mudah, pelatihan manajemen usaha, hingga pendampingan pemasaran agar produk lokal mampu bersaing dan naik kelas.
Sejumlah peserta juga menyoroti pentingnya pemberdayaan perempuan desa sebagai motor ekonomi keluarga.
Selain sektor UMKM, pengembangan usaha tani turut menjadi perhatian. Warga berharap ada intervensi kebijakan yang mampu memperkuat produktivitas sekaligus memperluas akses pasar hasil pertanian.
Wiwin, politisi Fraksi PDI Perjuangan yang hadir didampingi mantan Wakil Bupati Jombang Sumrambah, menegaskan seluruh aspirasi akan ditindaklanjuti.
Menurut dia, reses bukan sekadar agenda formal menyerap masukan, melainkan pijakan untuk merumuskan prioritas perjuangan di parlemen.
“Semua usulan kami tampung dan dicatat. Setelah ini akan kami cek langsung ke lokasi. Jika memang dibutuhkan dan berdampak luas, tentu akan kami kawal di DPRD Jatim agar tepat sasaran,” katanya.
Ia menilai komunikasi yang terbuka antara masyarakat dan wakil rakyat menjadi prasyarat agar kebijakan publik tidak meleset dari kebutuhan riil.
Antusiasme warga, menurutnya, menunjukkan kesadaran kolektif untuk memperkuat fondasi ekonomi desa melalui UMKM dan sektor produktif lainnya.
Data Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur sebelumnya menunjukkan sektor UMKM menjadi tulang punggung ekonomi daerah dengan kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.
Namun, tantangan klasik seperti akses pembiayaan, digitalisasi, dan kapasitas manajerial masih membayangi pelaku usaha di tingkat desa.
Dalam konteks itu, aspirasi warga Tembelang dan sekitarnya merefleksikan kebutuhan mendesak: keberpihakan kebijakan yang tidak berhenti pada program seremonial, tetapi benar-benar menyentuh pelaku usaha kecil di lapangan.
“Alhamdulillah aspirasi kali ini sangat aktif, terutama soal UMKM. Kami mohon kerja sama dan silaturahmi tetap terjalin agar program bisa berjalan lancar,” ujar Wiwin menutup pertemuan.
Reses tersebut menjadi penanda bahwa denyut ekonomi desa bertumpu pada penguatan usaha rakyat. Kini, publik menanti sejauh mana komitmen itu diterjemahkan menjadi kebijakan dan alokasi anggaran yang konkret. (Nay).
