Agenda serap aspirasi itu menjadi ruang terbuka bagi warga menyampaikan berbagai kebutuhan riil di lapangan. Infrastruktur jalan rusak, dukungan pengembangan peternakan, hingga permintaan pelatihan keterampilan kerja mengemuka dalam dialog yang berlangsung dinamis.
Wiwin menegaskan, reses bukan sekadar agenda formal tahunan, melainkan instrumen konstitusional untuk memastikan suara masyarakat benar-benar masuk dalam perencanaan kebijakan daerah.
“Ini bagian dari silaturahmi sekaligus kewajiban kami untuk turun langsung belanja aspirasi masyarakat. Semua masukan panjenengan akan kami catat dan kaji,” ujarnya di hadapan warga.
Sejumlah warga secara bergantian menyampaikan keluhan dan usulan. Aspirasi terkait perbaikan jalan desa yang dinilai menghambat mobilitas ekonomi menjadi salah satu yang dominan. Selain itu, kelompok peternak meminta dukungan program berkelanjutan agar usaha mereka tidak sekadar bertahan, tetapi berkembang.
Wiwin menyatakan seluruh aspirasi akan diverifikasi dan dipelajari sesuai skala prioritas dan urgensi kebutuhan. Menurutnya, setiap usulan harus melalui proses kajian agar tepat sasaran dan memiliki dasar penganggaran yang kuat.
“Namanya aspirasi, kita catat semuanya terlebih dahulu. Kemudian kita kaji untuk mengetahui apakah memang sangat dibutuhkan masyarakat. Jika sudah sesuai dan prioritas, akan kami usulkan untuk mendapatkan dukungan dari parlemen,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kohesi sosial di tingkat desa. Sinergi antarwarga dinilai menjadi prasyarat agar setiap program bantuan yang turun dapat berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan.
“Saya berharap warga tetap rukun, menjaga komunikasi dan kerja sama yang baik. Jika ada bantuan turun nanti, mohon dimanfaatkan dengan benar dan dijaga bersama,” tandasnya.
Di antara berbagai isu, persoalan lapangan kerja menjadi sorotan paling tajam. Nurul Huda, perwakilan pemuda setempat, menyampaikan bahwa masih banyak pemuda di Ploso belum memiliki pekerjaan tetap. Sebagian besar bertahan dengan pekerjaan serabutan yang tidak menjanjikan kepastian ekonomi.
“Masih banyak pemuda-pemudi di sini yang belum dapat kerja. Kami berharap ada pelatihan keterampilan dan bantuan penyaluran kerja ke perusahaan,” ujarnya singkat.
Fenomena tersebut mencerminkan tantangan klasik wilayah semi-perdesaan: keterbatasan akses industri dan minimnya pelatihan berbasis kebutuhan pasar. Tanpa intervensi kebijakan yang terarah, bonus demografi justru berisiko menjadi beban sosial.
Reses di Ploso setidaknya menjadi penanda bahwa ruang dialog antara wakil rakyat dan konstituen masih terbuka.
Tantangan berikutnya adalah konsistensi pengawalan aspirasi hingga tahap realisasi anggaran dan implementasi program.
Bagi warga, terutama kalangan muda, harapan sederhana itu kini bertumpu pada sejauh mana janji politik diterjemahkan menjadi kebijakan konkret. Aspirasi telah disampaikan. Publik menunggu tindak lanjutnya. (Nay).
