Momentum ini bukan sekadar seremoni, melainkan penegasan arah kebijakan pemerintah dalam membangun fondasi gizi dan ketahanan pangan nasional.
Penganugerahan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden Nomor 12 dan 13/TK/Tahun 2026 oleh Sekretaris Militer Presiden Mayor Jenderal TNI Wahyu Yudhayana.
Suasana berlangsung khidmat. Para penerima berdiri berjajar, sementara undangan dari unsur pemerintah, Polri, dan mitra strategis menyaksikan prosesi tersebut.
Presiden kemudian menyematkan langsung tanda kehormatan kepada perwakilan penerima. Penyematan itu menjadi simbol pengakuan negara atas kontribusi konkret dalam menyokong program prioritas, terutama Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan ekosistem pangan.
Untuk kategori Bintang Jasa Utama, penghargaan diberikan kepada Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Ia dinilai berperan dalam mengakselerasi pelaksanaan MBG yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo.
Program ini dirancang untuk menjawab persoalan gizi kronis sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
Bintang Jasa Pratama dianugerahkan kepada empat penerima. Penyematan diwakili Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komjen Pol. Dedy Prasetyo dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Irjen Pol. (Purn) Sony Sonjaya.
Adapun Bintang Jasa Nararya diberikan kepada lima penerima dan diwakili oleh Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Pol. Wahyu Widada.
Selain bintang jasa, Presiden juga menganugerahkan Satya Lencana Wira Karya kepada 60 penerima. Mereka terdiri atas para kepala kepolisian daerah, pejabat utama Polri, kepala kepolisian resor, unsur pengawas internal, tokoh masyarakat, hingga perwakilan dunia usaha.
Penyematan diwakili antara lain oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Asep Edi Suheri, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Whisnu Hermawan, serta tokoh masyarakat peduli ketahanan pangan Zaini Sidi.
Peresmian ribuan SPPG dan gudang pangan pada hari yang sama menandai pendekatan terintegrasi pemerintah: distribusi gizi berjalan seiring dengan penguatan rantai pasok pangan. Model ini mengandaikan kolaborasi lintas sektor—pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, pelaku usaha, hingga komunitas lokal.
Dalam kerangka itu, tanda kehormatan tidak hanya dimaknai sebagai penghargaan personal, melainkan instrumen politik kebijakan. Negara memberi legitimasi pada kerja-kerja teknokratis yang menopang agenda besar kedaulatan pangan.
Dengan mengaitkan penghargaan pada capaian program, pemerintah mengirimkan pesan bahwa keberhasilan kebijakan publik bertumpu pada koordinasi dan disiplin pelaksanaan.
Langkah tersebut sekaligus memperlihatkan strategi simbolik pemerintahan Prabowo: merawat kohesi antarlembaga sambil mendorong percepatan program prioritas.
Di tengah tantangan distribusi pangan, disparitas gizi, dan tekanan ekonomi global, penguatan infrastruktur layanan gizi menjadi taruhan jangka panjang.
Pada akhirnya, seremoni di Palmerah itu mencerminkan upaya membangun narasi negara yang hadir—bukan hanya melalui kebijakan, tetapi juga melalui pengakuan terhadap mereka yang bekerja di baliknya.
Sebuah pesan bahwa agenda gizi dan ketahanan pangan bukan proyek sektoral, melainkan kerja kolektif menuju Indonesia yang lebih sehat dan berdaya tahan. (Nay).
