Rapat dipimpin Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim Komisaris Besar Roy H.M. Sihombing. Deputi III Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto turut mengikuti melalui konferensi video.
Hadir pula perwakilan Bulog Jawa Timur, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta produsen, distributor, asosiasi, koperasi, hingga paguyuban peternak.
Roy menyebut pembentukan Satgas Saber Pangan merupakan tindak lanjut instruksi Menteri Pertanian untuk memastikan stabilitas harga dan menjaga keamanan serta mutu pangan. Menurut dia, stabilitas pangan bukan semata urusan ekonomi, melainkan menyangkut rasa aman masyarakat.
Ia menegaskan satgas akan bekerja dengan pendekatan berlapis. Langkah preemtif dan preventif dikedepankan melalui pengawasan langsung di lapangan, penguatan koordinasi lintas instansi, serta pembinaan kepada pelaku usaha. Namun, ia memastikan penegakan hukum tetap menjadi opsi apabila ditemukan pelanggaran serius.
“Sanksi dapat berupa teguran, administratif, hingga pidana,” ujarnya.
Polda Jatim juga membuka posko Satgas untuk memfasilitasi distribusi pangan. Fasilitasi ini dimaksudkan agar arus barang dari produsen ke pasar tidak terhambat, terutama menjelang peningkatan permintaan saat Ramadan. Roy mengingatkan, kelancaran distribusi harus sejalan dengan jaminan mutu produk.
Di sisi lain, Deputi III Bapanas Andriko Noto Susanto menekankan pentingnya orkestrasi lintas sektor. Setiap instansi, kata dia, memiliki peran berbeda dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga.
Secara umum, ia menyebut ketersediaan bahan pokok di Jawa Timur dalam kondisi aman dan mencukupi. Namun, cabai rawit menjadi komoditas yang perlu diwaspadai karena terdapat indikasi penurunan produksi di sejumlah wilayah. Komoditas ini kerap menjadi pemicu fluktuasi harga dan berkontribusi terhadap inflasi pangan.
Andriko menyampaikan arahan Presiden agar pola kenaikan harga menjelang Ramadan dapat ditekan. Pemerintah, kata dia, ingin membalik kecenderungan tahunan di mana harga kebutuhan pokok melonjak menjelang hari besar keagamaan.
“Pangan, transportasi, dan energi menjadi fokus untuk menjaga stabilitas nasional,” ujarnya.
Rakor ini tidak sekadar seremoni. Penandatanganan komitmen bersama menandai kesediaan pelaku usaha dan pemerintah daerah untuk menjaga transparansi distribusi, tidak melakukan penimbunan, serta mematuhi standar keamanan dan mutu.
Momentum Ramadan kerap menjadi periode rawan spekulasi harga. Dengan sinergi aparat penegak hukum, otoritas pangan, dan pelaku usaha, pemerintah daerah berharap gejolak harga dapat ditekan tanpa mengganggu dinamika pasar.
Satgas Saber Pangan Jatim kini dihadapkan pada ujian konkret: menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, kelancaran distribusi, dan perlindungan konsumen. Di tengah meningkatnya permintaan dan potensi spekulasi, stabilitas pangan bukan hanya soal angka, melainkan soal kepercayaan publik. (Nay).
