KILAS JAVA, PADANG – Pemerintah pusat mulai mengakselerasi fase pemulihan ekonomi pascabencana di Sumatera Barat. Kementerian Ketenagakerjaan menggelontorkan bantuan senilai total Rp30,3 miliar untuk menggerakkan kembali roda produktivitas warga terdampak.
Bantuan tersebut diserahkan langsung Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Padang, Kamis (12/02/2026). Penyaluran ini menandai pergeseran fokus dari tanggap darurat menuju recovery ekonomi berbasis peningkatan kapasitas kerja.
Total bantuan Rp30,3 miliar itu mencakup pembangunan lima unit Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK), paket pelatihan vokasi dan sertifikasi bagi 5.008 warga, program Tenaga Kerja Mandiri untuk 100 orang, serta 20 paket padat karya.
Selain itu, Kemnaker juga menyalurkan bantuan tunai kepada 125 warga terdampak, serta membangun dua unit sumur bor lengkap dengan mesin air guna mendukung kebutuhan dasar masyarakat.
Menaker Yassierli menegaskan, bantuan ini bukan sekadar stimulus jangka pendek. Ia menyebutnya sebagai fondasi pemulihan ekonomi dan peningkatan kompetensi tenaga kerja di wilayah terdampak.
“Ini lanjutan dari aksi tanggap darurat. Akhir Desember lalu relawan Kemnaker Peduli sudah bergerak melalui dapur umum dan distribusi logistik. Sekarang kita masuk fase yang lebih krusial, yakni recovery ekonomi,” ujarnya.
Menurut Yassierli, pemulihan pascabencana membutuhkan pendekatan komprehensif. Tidak cukup hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga memulihkan kapasitas sumber daya manusia agar masyarakat kembali produktif dan mandiri.
Untuk mempercepat proses tersebut, Kemnaker mengerahkan seluruh Unit Pelaksana Teknis Pusat di Pulau Sumatera. Balai-balai pelatihan di Padang, Medan, hingga Banda Aceh dijadikan garda terdepan dalam mendukung program recovery.
Langkah ini diharapkan mampu memperluas jangkauan pelatihan dan membuka akses sertifikasi kompetensi bagi masyarakat terdampak. Dengan begitu, peluang kerja maupun usaha mandiri bisa segera tercipta.
Program BLKK dan pelatihan vokasi menjadi instrumen penting dalam skema ini. Melalui pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja, pemerintah berupaya memastikan bantuan tidak berhenti pada aspek sosial, tetapi berlanjut pada penguatan ekonomi jangka panjang.
Sementara itu, program padat karya dan Tenaga Kerja Mandiri difokuskan untuk menyerap tenaga kerja lokal secara langsung. Skema ini dinilai efektif menggerakkan ekonomi akar rumput sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
“Fase recovery ini tidak sebentar. Harapan kita ekonomi segera pulih dan masyarakat kembali berdaya,” kata Yassierli.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi multipihak dalam proses pemulihan. Pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pelatihan, hingga komunitas lokal diminta bersinergi agar program berjalan optimal.
Menurutnya, keberhasilan pemulihan pascabencana sangat ditentukan oleh kekuatan kerja bersama. Tanpa koordinasi dan komitmen kolektif, upaya recovery berisiko berjalan lambat.
“Pemulihan pascabencana adalah kerja bersama. Keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh sinergi kita,” pungkasnya.
Dengan kombinasi bantuan fisik, pelatihan vokasi, dan pemberdayaan tenaga kerja, pemerintah berharap Sumatera Barat tidak hanya pulih, tetapi bangkit dengan struktur ekonomi masyarakat yang lebih tangguh dan adaptif. (Nay).



