Kilas Java, Jakarta — Pemerintah berupaya mempersempit ruang gerak penipuan lowongan kerja yang kian marak di ruang digital. Kementerian Ketenagakerjaan mengintegrasikan platform Karirhub dengan sejumlah job portal swasta agar pencari kerja dapat mengakses informasi rekrutmen dari berbagai sumber dalam satu pintu resmi.
Langkah ini sekaligus dimaksudkan untuk memangkas waktu pencarian kerja dan meminimalkan risiko terpapar lowongan fiktif. Selama ini, pencari kerja kerap harus berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain, tanpa jaminan validitas informasi.
Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi menyatakan, Karirhub dirancang sebagai pintu masuk utama layanan pasar kerja nasional. Setiap lowongan yang ditayangkan melalui platform tersebut diverifikasi oleh Pusat Pasar Kerja Kemnaker sebelum dapat diakses publik.
Karirhub menjadi pintu masuk yang memudahkan pencari kerja. Informasi lowongan makin terpusat, sumbernya jelas, dan lowongan yang ditampilkan diverifikasi agar masyarakat lebih terlindungi, ujar Cris dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu 11 Februari 2026.
Integrasi ini dirintis sejak Agustus 2025 atas inisiasi Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Hingga Februari 2026, delapan portal kerja swasta telah digandeng. Empat di antaranya—HiredToday, Toploker, Redy, dan Glints—telah terhubung dan dapat diakses melalui laman karirhub.kemnaker.go.id. Empat lainnya masih dalam proses integrasi sistem.
Untuk menjamin transparansi, setiap lowongan dari portal mitra dilengkapi penanda atau logo sumber pada tampilan informasi. Penanda ini menjadi instrumen verifikasi visual agar pencari kerja mengetahui asal informasi sebelum mengajukan lamaran.
Kemnaker menerapkan dua skema integrasi. Skema pertama adalah full integrasi, di mana pencari kerja dapat melamar langsung melalui Karirhub tanpa berpindah platform.
Dengan persetujuan pengguna, data pelamar dikirimkan kepada perusahaan melalui portal mitra. Seluruh proses seleksi—mulai dari penyaringan administrasi hingga keputusan akhir—dikelola perusahaan melalui sistem mitra, namun statusnya dapat dipantau otomatis di Karirhub. Skema ini telah diterapkan pada HiredToday.
Skema kedua adalah semi full integrasi. Lowongan tetap ditampilkan di Karirhub, tetapi pelamar diarahkan ke situs portal mitra untuk melakukan registrasi dan proses lamaran.
Pada model ini, Karirhub berfungsi sebagai agregator informasi, sementara seluruh proses rekrutmen berlangsung di platform masing-masing. Skema ini saat ini berlaku bagi Toploker, Redy, dan Glints.
Menurut Cris, model integrasi bertahap ini memungkinkan konsolidasi data pasar kerja nasional tanpa menghilangkan peran ekosistem swasta.
Pemerintah berfungsi sebagai penghubung sekaligus pengawas, sementara proses rekrutmen tetap mengikuti mekanisme profesional masing-masing platform.
Data Pusat Pasar Kerja Kemnaker mencatat, sepanjang 2025 terdapat 115.182 lowongan kerja yang terdaftar di Karirhub, berasal dari 2.135 perusahaan.
Angka ini mencerminkan potensi platform sebagai simpul informasi ketenagakerjaan nasional, sekaligus menunjukkan kebutuhan akan sistem kurasi yang lebih ketat di tengah tingginya permintaan kerja.
Fenomena lowongan kerja palsu dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan kerugian finansial maupun psikologis bagi pencari kerja.
Modusnya beragam, mulai dari permintaan biaya administrasi, penipuan berkedok pelatihan, hingga penyalahgunaan data pribadi. Integrasi dan verifikasi lintas platform menjadi salah satu strategi pemerintah untuk membangun ekosistem rekrutmen yang lebih kredibel.
Kemnaker menyatakan kerja sama akan terus diperluas. Tujuannya bukan hanya menambah jumlah lowongan, melainkan memastikan akses terhadap informasi kerja yang sahih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi pencari kerja, pemerintah mengimbau agar selalu mengakses Karirhub melalui tautan resmi, memperhatikan penanda sumber lowongan, serta tidak memberikan data pribadi di luar mekanisme yang telah ditentukan.
Di tengah kompetisi kerja yang ketat, literasi digital menjadi prasyarat penting untuk menghindari jebakan rekrutmen fiktif.
Integrasi ini menandai pergeseran pendekatan pemerintah dari sekadar penyedia informasi menjadi kurator dan penjaga gerbang ekosistem pasar kerja digital.
Tantangannya kini terletak pada konsistensi verifikasi dan perluasan jejaring mitra agar perlindungan pencari kerja tidak berhenti pada tataran kebijakan, melainkan hadir dalam praktik sehari-hari. (Red).
