Notification

×

Iklan

Iklan

Kemendukbangga Jatim Kumpulkan ASN di Prigen, Emil Tegaskan Kepemimpinan Bukan Soal Detail Teknis

Jumat, 13 Februari 2026 | Februari 13, 2026 WIB Last Updated 2026-02-13T01:20:22Z
KILAS JAVA, SURABAYA – Era kecerdasan buatan sudah di depan mata. Tapi Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengingatkan, birokrasi tak boleh ikut berubah menjadi “robot”. Aparatur sipil negara harus tetap berpikir kritis, kreatif, dan mengedepankan empati saat melayani masyarakat.

Pesan itu disampaikan Emil saat menjadi keynote speaker dalam kegiatan Penguatan Karakter, Kepemimpinan dan Pola Pikir Kritis pada ASN dalam Mendorong Transformasi Layanan Publik yang digelar Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Perwakilan Jawa Timur di Prigen, Kabupaten Pasuruan, 12–13 Februari 2026.

Kegiatan tersebut dibuka Plh Kepala Perwakilan BKKBN Jatim Sukamto. Hadir pula seluruh ASN Kemendukbangga/BKKBN Jatim, penyuluh KB, Dharma Wanita Persatuan, serta mitra kerja.

Di hadapan peserta, Emil menyoroti gaya kepemimpinan yang terlalu detail atau micromanagement. Menurutnya, pola tersebut justru mematikan kreativitas pegawai.

“Kalau beli kertas saja ditentukan tokonya di mana, jam berapa berangkatnya, itu sudah mikro-manajemen. Yang penting tujuannya jelas dan sesuai aturan. Teknisnya bisa diserahkan,” ujarnya.

Emil menegaskan, ASN perlu memahami esensi kebijakan, bukan sekadar menjalankan perintah. Berpikir kritis bukan berarti melawan atasan, tetapi memastikan kebijakan diterjemahkan dengan tepat di lapangan.

Ia bahkan membandingkan gaya kepemimpinan mikro dengan cara kerja artificial intelligence. AI bekerja berdasarkan instruksi sangat spesifik. Namun manusia, kata Emil, membutuhkan ruang untuk berinisiatif dan berempati.

“Memimpin manusia tidak bisa seperti memberi perintah ke mesin. Kita berharap ada kreativitas dan empati. Tuntutan publik sekarang jauh lebih kompleks,” tegasnya.

Kompleksitas itu, lanjut Emil, terasa nyata dalam kerja penyuluh KB yang lebih banyak turun ke lapangan dengan pola jemput bola. Mereka tidak bisa hanya menunggu masyarakat datang.

“Kalau di loket, masyarakat yang menyesuaikan sistem. Tapi kalau jemput bola, bapak-ibu harus membuka pembicaraan, menyampaikan pesan dengan bahasa yang mudah dipahami dan persuasif. Itu sudah bagian dari berpikir kritis,” jelasnya.

Emil juga mengingatkan ASN agar benar-benar menjadi problem solver. Ia menggarisbawahi pentingnya integritas dalam pelayanan publik.

“Kita hadir untuk memecahkan masalah. Jangan jadi bagian dari masalah. Jangan sampai masalah menjadi uang. Itu yang bahaya,” tandasnya.

Selain kompetensi teknis, Emil menekankan pentingnya sikap humanis. ASN kerap berhadapan dengan masyarakat dari latar belakang sosial, ekonomi, dan psikologis yang beragam. Kesabaran menjadi kunci.

“Walaupun kita benar, jangan menjawab dengan kasar. Tetap tersenyum dan melayani dengan baik,” pesannya.

Sementara itu, Sukamto menegaskan bahwa penguatan karakter dan kepemimpinan bukan sekadar jargon. Menurutnya, tema tersebut relevan dengan kebutuhan transformasi layanan publik, termasuk implementasi Program Makan Bergizi Gratis dan agenda nasional lainnya.

Ia memaparkan berbagai tipe kepemimpinan, mulai dari strategis, otoriter, delegatif, demokratis, hingga transaksional. Namun ia mendorong ASN mengarah pada kepemimpinan inovatif yang berani mengambil risiko terukur.

“Silakan refleksi, kita ini tipe pemimpin yang mana. Tapi ke depan, organisasi membutuhkan pemimpin yang kreatif dan berani untuk tujuan yang lebih besar,” ujarnya.

Sukamto juga mengingatkan bahwa pola pikir kritis harus berbasis data dan regulasi. Kritis tanpa dasar hanya akan menimbulkan kegaduhan.

“Kritis boleh, tapi ada dasarnya. Kalau ragu, konsultasikan. Disiplin tetap harus dijaga,” katanya.

Ia menambahkan, kepemimpinan sejatinya dimulai dari lingkup terkecil, yakni keluarga. Dari keluarga yang kuat akan lahir generasi berkualitas yang mendukung visi pembangunan nasional.

Melalui forum ini, ASN BKKBN Jawa Timur diharapkan semakin siap mengimplementasikan Perpres Nomor 115 Tahun 2025 dan mempercepat transformasi layanan publik. 

Birokrasi tidak lagi sekadar menjalankan prosedur, tetapi menghadirkan solusi yang adaptif, humanis, dan berdampak nyata bagi masyarakat. (Nay).
TUTUP IKLAN
TUTUP IKLAN
×
Berita Terbaru Update