Hasil pengamatan di 21 kabupaten/kota akan menjadi salah satu rujukan penting dalam Sidang Isbat penetapan 1 Ramadan di tingkat nasional.
Pengamatan dilakukan sejak matahari terbenam hingga beberapa saat setelahnya. Tim ditempatkan di titik-titik yang dinilai memenuhi standar visibilitas astronomis, terutama keterbukaan ufuk barat dan minim gangguan cahaya.
Data dari Tim Kemasjidan dan Hisab Rukyat Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kemenag Jawa Timur mencatat, rukyat dilaksanakan di Kota Blitar serta Kabupaten Pacitan, Banyuwangi, Probolinggo, Tuban, Madiun, Jombang, Gresik, Lumajang, Blitar, Jember, Trenggalek, Sampang, Ngawi, Pasuruan, Malang, Bondowoso, Mojokerto, Sumenep, Lamongan, dan Ponorogo.
Lokasi-lokasi tersebut dipilih melalui pertimbangan teknis dan ilmiah. Selain aspek astronomis, faktor aksesibilitas dan keamanan turut menjadi perhatian.
Beberapa titik berada di kawasan pesisir dan dataran tinggi yang relatif terbuka terhadap horizon barat.
Pelaksanaan rukyatul hilal melibatkan unsur Kementerian Agama, hakim Pengadilan Agama, organisasi kemasyarakatan Islam, para ahli falak, perguruan tinggi, pondok pesantren, serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Sinergi ini dimaksudkan untuk memastikan proses berjalan objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun syariat.
Penetapan awal Ramadan di Indonesia mengacu pada kriteria imkanur rukyat yang disepakati dalam forum Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS).
Dalam ketentuan tersebut, hilal dinyatakan memenuhi syarat apabila memiliki tinggi minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat pada saat matahari terbenam.
Elongasi, yakni jarak sudut antara bulan dan matahari, berperan signifikan dalam kemungkinan terlihatnya hilal. Semakin besar elongasi dan semakin baik kondisi atmosfer, semakin tinggi peluang hilal dapat teramati.
Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kemenag Jawa Timur, Munir, menyatakan rukyatul hilal merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memberikan kepastian waktu ibadah kepada umat Islam.
Ia menegaskan bahwa proses pengamatan dilakukan secara profesional dan transparan.
Menurut dia, tantangan di lapangan kerap muncul, mulai dari keterbatasan titik pengamatan yang ideal hingga faktor cuaca seperti mendung dan awan tebal.
Meski demikian, seluruh hasil rukyat, baik hilal terlihat maupun tidak, tetap dilaporkan secara berjenjang untuk menjadi bahan pertimbangan Sidang Isbat.
Rukyatul hilal setiap akhir Sya’ban tidak sekadar ritual tahunan. Ia merupakan pertemuan antara sains astronomi dan tradisi keagamaan yang telah berlangsung lama di Indonesia.
Di ruang sidang isbat, data hisab dan laporan rukyat akan dikaji sebelum pemerintah mengumumkan secara resmi awal Ramadan 1447 H.
Bagi masyarakat, keputusan tersebut bukan hanya soal kalender. Ia menyangkut kepastian dimulainya ibadah puasa yang menjadi momentum spiritual terbesar umat Islam setiap tahun. (Nay).
