Forum tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai unsur kepolisian, pemerintah daerah, akademisi, instansi vertikal, hingga stakeholder transportasi dan keselamatan jalan. Pembahasan difokuskan pada strategi penguatan sistem keselamatan lalu lintas yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
Dalam forum itu terungkap bahwa Jawa Timur masih menjadi salah satu provinsi dengan angka kecelakaan lalu lintas tertinggi di Indonesia.
Permasalahan yang dihadapi tidak hanya dipicu faktor human error, tetapi juga berkaitan dengan kondisi infrastruktur jalan, minimnya penerangan, keterbatasan rambu lalu lintas, hingga persoalan kewenangan penanganan ruas jalan.
Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur menyampaikan bahwa analisis terhadap penyebab kecelakaan dilakukan secara berkala dan dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai bahan evaluasi serta dasar pengambilan kebijakan keselamatan jalan.
Di sisi lain, PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Utama Jawa Timur mencatat lonjakan nilai santunan kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun ini.
Hingga April 2026, total santunan yang telah disalurkan kepada korban maupun ahli waris mencapai Rp237,63 miliar. Nilai tersebut meningkat 16,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Data kecelakaan menunjukkan mayoritas korban berasal dari kelompok usia pelajar dan usia produktif. Kendaraan roda dua masih mendominasi kasus kecelakaan di berbagai daerah di Jawa Timur.
Forum juga memberi perhatian khusus terhadap tingginya angka kecelakaan pada kelompok Generasi Z yang tercatat mencapai 16,98 persen.
Kondisi tersebut dinilai memerlukan pendekatan keselamatan yang lebih adaptif, tematik, dan berbasis komunitas agar edukasi lalu lintas dapat menjangkau kelompok usia muda secara efektif.
Kalangan akademisi dalam forum itu menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor melalui implementasi lima pilar keselamatan nasional.
Upaya mewujudkan target zero accident dinilai tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan pembagian tugas yang jelas, dukungan regulasi, penguatan anggaran, hingga penyusunan Rencana Aksi Keselamatan yang berkesinambungan sampai tingkat kabupaten dan kota.
Selain aspek regulasi dan edukasi, pembahasan turut menyoroti pentingnya pemetaan titik rawan kecelakaan menggunakan metode analisis black spot.
Pendekatan tersebut dianggap penting untuk menentukan prioritas penanganan ruas jalan berdasarkan tingkat risiko kecelakaan dan kewenangan pengelolaan jalan.
Bappeda Provinsi Jawa Timur dalam forum tersebut menegaskan perlunya peran orkestrator dalam pelaksanaan RAK LLAJ agar seluruh program keselamatan antarinstansi berjalan selaras, terukur, dan tidak tumpang tindih.
Fokus prioritas yang saat ini didorong meliputi peningkatan fasilitas keselamatan jalan, penanganan perlintasan sebidang, serta perbaikan jalan dan jembatan pada sejumlah ruas prioritas.
Rapat koordinasi itu juga memperkuat komitmen bersama bahwa keselamatan lalu lintas bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat atau pemerintah semata, tetapi membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia pendidikan, komunitas, dan pelaku transportasi. (Ir).
