BLK kini tidak lagi diposisikan sekadar sebagai tempat pelatihan keterampilan, melainkan berkembang menjadi pusat pengembangan talenta, inkubator bisnis, hingga klinik produktivitas.
Transformasi tersebut menjadi langkah strategis Kementerian Ketenagakerjaan dalam mengoptimalkan fungsi BLK agar lebih adaptif terhadap kebutuhan industri nasional maupun pasar kerja global pada 2026.
Pemerintah ingin memastikan lulusan pelatihan vokasi tidak hanya siap masuk ke dunia kerja, tetapi juga memiliki kapasitas membangun usaha mandiri dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.
“BLK tidak hanya sekadar menjadi tempat pelatihan, tetapi juga dikembangkan sebagai Talent and Innovation Hub, klinik produktivitas, serta inkubator bisnis. Fokus Kemnaker adalah memastikan lulusan BLK dapat langsung terserap di dunia kerja atau mampu merintis usaha secara mandiri,” ujar Yassierli saat memberikan arahan kebijakan ketenagakerjaan tahun 2026 di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bandung, Jumat (8/5/2026).
Dalam pemaparannya, Yassierli menjelaskan bahwa arah pembangunan ketenagakerjaan Indonesia periode 2025–2029 akan difokuskan pada penguatan link and match antara pendidikan vokasi dan kebutuhan industri.
Selain itu, pemerintah juga menaruh perhatian pada perlindungan pekerja informal, penyediaan lapangan kerja yang layak dan inklusif, hingga penguatan regulasi ketenagakerjaan yang relevan dengan perkembangan ekonomi digital.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah penyesuaian regulasi terhadap platform digital dan penguatan sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di tengah perubahan pola kerja yang semakin fleksibel dan berbasis teknologi.
Untuk mempercepat transformasi BLK, Kemnaker mulai menerapkan pendekatan user journey approach atau alur pencari kerja.
Pendekatan tersebut dirancang agar layanan pelatihan lebih terukur dan tepat sasaran, mulai dari proses pendaftaran, pelatihan, hingga penempatan kerja.
“Kemnaker mendesain ulang alur layanan BLK agar lebih berfokus pada kebutuhan pencari kerja. Pelatihan tidak lagi hanya berorientasi pada materi di kelas, tetapi juga mengedepankan metode Project-Based Learning dan program magang langsung di industri,” katanya.
Model pelatihan berbasis proyek dan praktik industri dinilai menjadi jawaban atas kebutuhan dunia usaha yang kini menuntut tenaga kerja dengan kemampuan teknis sekaligus pengalaman lapangan.
Dengan pola tersebut, lulusan BLK diharapkan memiliki daya saing lebih tinggi dan mampu beradaptasi cepat terhadap perubahan kebutuhan industri.
Kemnaker juga memperkuat kolaborasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), perguruan tinggi, serta komunitas sebagai bagian dari pengembangan ekosistem pelatihan vokasi nasional.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperluas akses pelatihan, meningkatkan kualitas kurikulum, hingga memperbesar peluang penempatan kerja bagi lulusan BLK.
Dalam pengelolaannya, BLK akan didukung pemanfaatan data berbasis teknologi informasi guna memetakan kebutuhan pasar kerja secara lebih presisi.
Sistem tersebut memungkinkan pemerintah melakukan evaluasi program pelatihan secara lebih terukur sekaligus memastikan pelatihan yang diberikan sesuai kebutuhan industri.
Yassierli juga menekankan pentingnya peran kehumasan dalam memperluas akses informasi kepada masyarakat terkait layanan BLK. Menurut dia, strategi komunikasi yang kuat menjadi bagian penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program pelatihan vokasi pemerintah.
“Dengan sinergi data, kolaborasi yang kuat, dan pendekatan humas yang proaktif, kami yakin BLK akan menjadi motor penggerak SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045,” tandasnya. (Nayla).
