Aksi tersebut menjadi manifestasi kekecewaan publik, khususnya masyarakat Madura, yang menilai pernyataan Aboe Bakar telah melampaui batas etika komunikasi publik.
Massa aksi membawa sejumlah tuntutan, dengan satu poin utama yakni mendesak Dewan Pimpinan Pusat PKS untuk segera mengambil langkah tegas berupa pemecatan.
Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar, menegaskan bahwa polemik ini tidak bisa direduksi sebagai kekeliruan retorika semata. Ia menilai, ucapan yang disampaikan Aboe Bakar mengandung dimensi penghinaan terhadap ulama sekaligus identitas kultural masyarakat Madura.
“Ini bukan sekadar salah ucap. Ini bentuk penghinaan terbuka terhadap ulama Madura. Pernyataan seperti ini tidak bisa ditoleransi dalam bentuk apa pun,” ujarnya di hadapan massa aksi.
Menurut Baihaki, narasi yang menyeret unsur kedaerahan dan tokoh agama berpotensi masuk dalam kategori isu sensitif yang mengarah pada SARA.
Ia mengingatkan, dalam konteks masyarakat majemuk seperti Indonesia, pernyataan semacam itu memiliki daya rusak sosial yang tinggi.
“Kalau sudah menyeret ulama dan wilayah tertentu dengan stigma negatif, ini sudah masuk ranah SARA. Ini berbahaya dan bisa memicu konflik sosial,” tegasnya.
AMI juga menilai respons permintaan maaf yang disampaikan melalui media sosial belum memenuhi prinsip tanggung jawab moral secara substansial. Baihaki mendorong adanya langkah konkret yang lebih beretika dan berkeadaban.
“Jangan hanya berani minta maaf di media sosial. Kalau memang punya itikad baik, datang langsung ke Madura. Temui ulama dan masyarakat di setiap kabupaten. Itu baru menunjukkan tanggung jawab,” imbuhnya.
Dalam dinamika aksi tersebut, perwakilan massa diterima oleh bidang hukum DPW PKS Jawa Timur.
Pertemuan berlangsung tertutup, namun pihak PKS disebut menerima aspirasi yang disampaikan dan berkomitmen meneruskan tuntutan tersebut ke tingkat pusat.
Langkah AMI tidak berhenti di level daerah. Organisasi ini memastikan akan mengeskalasi persoalan ke tingkat nasional. Dalam waktu dekat, AMI berencana melayangkan surat resmi kepada Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk tekanan politik sekaligus permintaan evaluasi terhadap Aboe Bakar.
“Kami akan kirim surat ke Presiden. Negara tidak boleh diam. Harus ada evaluasi karena ini sudah meresahkan dan melukai masyarakat,” kata Baihaki.
Rencana pengiriman surat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis mendatang, seiring dengan upaya AMI membangun konsolidasi dukungan dari berbagai elemen masyarakat sipil di tingkat nasional. (Nay).
