Respons tersebut mengemuka setelah pertemuan antara pihak pengelola dan perwakilan masyarakat setempat. Forum diskusi yang berlangsung intens itu menjadi ruang artikulasi kegelisahan warga sekaligus dorongan agar langkah nyata segera diambil.
Kuasa hukum Mikutopia, Haitsam Nuril Brantas Anarki, menyebutkan bahwa aspirasi masyarakat mengerucut pada kebutuhan intervensi fisik yang dinilai paling efektif dalam jangka pendek.
Salah satu opsi yang disepakati adalah pemasangan pagar pengaman di dua titik jembatan yang selama ini dianggap rawan.
Ia menjelaskan, terdapat dua jembatan yang menjadi fokus penanganan. Jembatan Cangar 1 memiliki panjang sekitar 73 meter, sementara Jembatan Cangar 2 mencapai 44 meter. Dengan mempertimbangkan pemasangan di sisi kiri dan kanan, total panjang pagar pengaman diperkirakan mencapai sekitar 200 meter.
Pendekatan ini, menurutnya, bukan sekadar respons teknis, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial pengelola terhadap keselamatan publik. Infrastruktur pengaman dipandang sebagai instrumen penting untuk meminimalkan risiko di ruang-ruang yang memiliki kerentanan tinggi.
Kuasa hukum lainnya, Bagas Dwi Wicaksono, menegaskan bahwa kesiapan teknis bukan lagi menjadi kendala. Seluruh aspek perencanaan telah disusun, termasuk metode konstruksi yang memungkinkan pengerjaan berlangsung cepat tanpa mengabaikan aspek visual kawasan.
Ia memastikan bahwa desain pagar akan tetap mempertimbangkan nilai estetika lingkungan Cangar yang selama ini dikenal memiliki lanskap alam yang kuat.
Artinya, intervensi fisik tidak akan merusak karakter visual kawasan, melainkan diupayakan selaras dengan kontur dan identitas setempat.
Meski demikian, realisasi proyek masih bergantung pada aspek administratif. Hingga saat ini, pihak pengelola masih menunggu persetujuan dari otoritas yang berwenang atas pengelolaan dan penggunaan struktur jembatan tersebut.
Bagas menegaskan, begitu izin diterbitkan, proses pengerjaan tidak akan ditunda. Pihaknya telah menyiapkan sumber daya yang diperlukan untuk segera mengeksekusi pembangunan pagar sebagai bagian dari komitmen pencegahan.
Di sisi lain, langkah Mikutopia membuka ruang baru bagi pola kolaborasi multipihak. Keterlibatan swasta dalam merespons isu keselamatan publik dinilai dapat menjadi katalis bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk merumuskan pendekatan yang lebih sistemik terhadap kawasan-kawasan rawan.
Dinamika ini juga menegaskan bahwa persoalan keselamatan di ruang publik tidak dapat diselesaikan secara parsial. Diperlukan sinergi antara regulasi, intervensi teknis, serta kesadaran sosial untuk menghadirkan ruang yang lebih aman bagi semua. (Nayla).
