Pesan itu disampaikan Yassierli saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Itjen Kemnaker 2026 di Bogor, Jawa Barat, Rabu malam (15/4/2026). Di hadapan jajaran pengawas internal, ia menegaskan bahwa pendekatan preventif bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan dalam menjaga tata kelola program ketenagakerjaan.
Menurutnya, pengawasan yang hanya berorientasi pada temuan masa lalu tidak lagi relevan di tengah kompleksitas program pemerintah. Itjen harus hadir lebih awal, mengidentifikasi potensi persoalan, sekaligus memastikan setiap unit kerja tetap berada pada jalur akuntabilitas.
“Pengawasan tidak boleh dipersepsikan sebagai beban. Ia harus menjadi bagian dari solusi agar program berjalan bersih, efektif, dan tepat sasaran,” ujar Yassierli.
Perubahan paradigma ini diharapkan berdampak langsung pada kualitas pelaksanaan program serta penggunaan anggaran negara. Dengan sistem deteksi dini, potensi penyimpangan bisa dicegah sebelum berkembang menjadi persoalan yang mengganggu layanan publik.
Yassierli juga menekankan pentingnya redefinisi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Fokus pengawasan, kata dia, tidak lagi sekadar mencari kesalahan, melainkan memastikan proses kerja berjalan tertib, transparan, dan tidak tersendat persoalan administratif.
Ia bahkan melontarkan perubahan jargon yang cukup tajam. Jika selama ini pengawasan identik dengan peringatan “Awas Ada Itjen”, ke depan harus bergeser menjadi “Untung Ada Itjen”. Indikator keberhasilan pun berubah: bukan dari banyaknya temuan, tetapi dari minimnya kasus karena risiko telah diantisipasi sejak awal.
Dalam konteks itu, Yassierli mendorong pemanfaatan teknologi sebagai tulang punggung pengawasan modern. Big Data dan Artificial Intelligence dinilai mampu memperkuat sistem deteksi dini, mulai dari membaca pola risiko, memetakan potensi penyimpangan, hingga mengidentifikasi hambatan implementasi program.
Pendekatan berbasis data ini diharapkan membuat pengawasan lebih presisi dan tidak lagi bergantung pada pola manual yang cenderung reaktif. Dengan analisis yang lebih tajam, Itjen dapat memberi rekomendasi strategis yang langsung berdampak pada efektivitas kebijakan.
Selain itu, auditor internal juga diminta tidak berhenti pada fungsi kontrol. Mereka harus mampu berperan sebagai problem solver, termasuk membantu mengurai hambatan regulasi yang kerap mengganggu pelaksanaan program prioritas di sektor ketenagakerjaan.
Dalam kerangka tersebut, pengawasan internal bukan sekadar penjaga kepatuhan, tetapi bagian integral dari mesin penggerak pembangunan ketenagakerjaan. (Nayla).
