Peninjauan dilakukan di beberapa titik strategis, antara lain Karanglo Malang, Omah Jawa Magetan, serta Monumen Soerjo Madiun. Pos Pelayanan Terpadu ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor antara Kepolisian, kementerian, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan keamanan dan keselamatan perjalanan masyarakat selama periode mudik dan balik Lebaran.
Kehadiran Jasa Raharja di pos-pos tersebut tidak sekadar simbolis. Perusahaan pelat merah itu memastikan seluruh aspek layanan berjalan optimal, mulai dari kesiapan petugas, kelengkapan sarana pendukung, hingga percepatan proses santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas.
Data Polda Jawa Timur menunjukkan adanya peningkatan signifikan pergerakan masyarakat selama periode 13–24 Maret 2026. Volume kendaraan yang masuk dan keluar Jawa Timur melalui jalur tol maupun arteri meningkat hingga 18 persen. Mobilitas penumpang angkutan udara melalui Bandara Juanda Surabaya juga naik 13 persen.
Sementara itu, lonjakan penumpang tercatat di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi sebesar 21 persen. Di sisi lain, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya justru mengalami penurunan jumlah penumpang hingga 21 persen, menandakan adanya pergeseran pola perjalanan masyarakat.
Tidak hanya saat arus mudik dan balik, kepadatan lalu lintas di Jawa Timur juga cenderung meningkat pasca-Lebaran. Aktivitas masyarakat di kawasan wisata, pusat perbelanjaan, dan lokasi hiburan menjadi faktor pendorong tambahan yang perlu diantisipasi melalui skenario pengamanan lanjutan.
Dalam konteks tersebut, Jasa Raharja menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan layanan di lapangan. Rubi Handojo menegaskan bahwa respons cepat menjadi kunci dalam menjamin hak korban kecelakaan.
“Kami memastikan seluruh petugas Jasa Raharja siap siaga memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan profesional. Pada momen arus balik, kecepatan layanan menjadi sangat krusial agar hak korban dapat segera terpenuhi,” ujarnya.
Ia menambahkan, sebagai bagian dari ekosistem Badan Usaha Milik Negara, Jasa Raharja terus mendorong penguatan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kehadiran di Pos Pelayanan Terpadu disebut sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan bagi pengguna jalan.
Di lapangan, petugas Jasa Raharja mengedepankan pendekatan pelayanan yang profesional sekaligus humanis. Sinergi dengan Kepolisian, Dinas Perhubungan, serta fasilitas kesehatan juga terus diperkuat untuk memastikan penanganan korban kecelakaan dapat dilakukan secara cepat, terpadu, dan tepat sasaran.
Selain itu, perusahaan menerapkan prinsip Zero Pending Claim, sebuah komitmen untuk memastikan tidak ada penundaan dalam proses penyaluran santunan kepada korban kecelakaan. Sistem ini dirancang untuk memangkas hambatan administratif dan mempercepat kepastian layanan bagi masyarakat.
Kesiapsiagaan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik, terutama di tengah tingginya mobilitas masyarakat selama periode arus balik Lebaran. Pos Pelayanan Terpadu diharapkan mampu berfungsi sebagai garda terdepan pelayanan, tidak hanya dalam aspek pengamanan, tetapi juga perlindungan dasar bagi pengguna jalan di seluruh wilayah Jawa Timur. (Ir).
