Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa mulai Jumat, 13 Maret 2026, layanan pengaduan resmi dibuka untuk mengoptimalkan fungsi Posko THR dan BHR 2026.
Menurutnya, posko tersebut sejak awal memang disiapkan untuk memberikan dua jenis layanan kepada masyarakat, yakni konsultasi dan pengaduan.
“Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, Posko THR dan BHR Keagamaan 2026 memiliki dua layanan yaitu konsultasi dan aduan. Mulai hari ini, layanan aduan sudah kami buka,” ujar Yassierli melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker.
Ia menjelaskan bahwa layanan konsultasi difungsikan untuk menjawab berbagai pertanyaan pekerja maupun pemberi kerja terkait regulasi THR dan BHR. Mulai dari ketentuan penerima, metode penghitungan besaran THR, hingga persoalan khusus seperti kondisi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Sementara itu, melalui layanan pengaduan, pekerja atau buruh dapat melaporkan berbagai permasalahan yang mereka alami terkait pembayaran THR. Misalnya THR yang belum dibayarkan, pembayaran yang tidak sesuai ketentuan, hingga praktik pembayaran yang dilakukan secara dicicil.
“Setiap pengaduan yang masuk akan langsung ditindaklanjuti oleh pengawas ketenagakerjaan yang berjaga setiap hari di Posko. Jadi kami harapkan masyarakat yang mengalami kendala terkait pembayaran THR atau BHR silakan melakukan pengaduan di Posko,” kata Yassierli.
Berdasarkan laporan harian Posko THR dan BHR Keagamaan 2026 pada Kamis, 12 Maret 2026, tercatat konsultasi THR secara online sebanyak 306 permintaan. Sementara konsultasi BHR online mencapai 100 permintaan.
Pada hari yang sama, konsultasi tatap muka terkait THR tercatat satu kasus, sedangkan konsultasi BHR secara tatap muka tidak tercatat. Selain itu, terdapat tujuh konsultasi yang masuk melalui layanan Pusat Bantuan. Dengan demikian, total konsultasi yang tercatat pada hari tersebut mencapai 414 permintaan.
Jika dihitung secara akumulatif sejak 2 Maret hingga 12 Maret 2026, total konsultasi THR secara online mencapai 673 laporan. Sementara konsultasi BHR secara online tercatat sebanyak 382 laporan.
Adapun konsultasi tatap muka terkait THR tercatat sebanyak 10 laporan, sedangkan konsultasi tatap muka BHR sebanyak satu laporan. Sementara konsultasi melalui Pusat Bantuan tercatat sebanyak 68 laporan.
Dengan demikian, total konsultasi yang masuk ke Posko THR dan BHR Keagamaan 2026 selama periode tersebut mencapai 1.134 konsultasi.
Kemnaker juga membuka akses layanan secara daring untuk memudahkan pekerja dalam menyampaikan konsultasi maupun pengaduan tanpa harus datang langsung ke posko.
Akses tersebut tersedia melalui situs resmi poskothr.kemnaker.go.id serta layanan WhatsApp Chat di nomor 081280001112 yang dapat dimanfaatkan oleh pekerja, buruh, pengemudi ojek online, hingga kurir online di berbagai daerah. (Nay).
