Perspektif tersebut mengemuka dalam bedah buku Mengawal Pangan Menuai Aman yang digelar di Lobby Pusat Studi Kepolisian STIK-PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (24/6/2026), sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80.
Forum tersebut mempertemukan kalangan akademisi, birokrat, serta praktisi untuk mendiskusikan tantangan dan strategi penguatan ketahanan pangan nasional. Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen Polri dalam mendukung agenda swasembada pangan yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Buku Mengawal Pangan Menuai Aman ditulis oleh Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. bersama Irjen Pol. Dr. Anwar, S.I.K., M.Si. dan Irjen Pol. Dr. Susilo Teguh Raharjo, M.Si. Karya tersebut telah tercatat dalam Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dengan Nomor Pencatatan 001297886.
Melalui pendekatan akademik yang dipadukan dengan pengalaman empiris di lapangan, buku ini memotret pengawalan program ketahanan pangan nasional, khususnya pada komoditas jagung. Pembahasannya tidak berhenti pada aspek produksi pertanian, tetapi juga menjangkau persoalan distribusi, tata kelola, pengawasan, hingga dampaknya terhadap stabilitas nasional.
Buku tersebut menempatkan ketahanan pangan sebagai agenda lintas sektor yang membutuhkan kolaborasi berbagai institusi negara. Dalam pandangan para penulis, keberhasilan mewujudkan swasembada pangan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan meningkatkan hasil produksi, tetapi juga oleh efektivitas sistem pengawasan dan tata kelola yang mengawal seluruh rantai pasok pangan dari hulu hingga hilir.
Bedah buku menghadirkan Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto, Guru Besar Sosiologi UIN Sunan Ampel Surabaya Prof. Masdar Hilmy, Ph.D., serta Inspektur Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian drh. Pujo Harmadi, M.P. sebagai penanggap.
Dalam pemaparannya, Prof. Semiarto menilai buku tersebut berhasil menghadirkan gambaran komprehensif mengenai hubungan antara produksi, distribusi, pengawasan, dan stabilitas nasional dalam satu kerangka berpikir yang utuh. Menurutnya, keterlibatan Polri dalam program ketahanan pangan menunjukkan perluasan peran institusi negara yang tidak lagi terbatas pada fungsi keamanan konvensional.
Ia menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan isu strategis yang memiliki konsekuensi langsung terhadap ketahanan nasional. Karena itu, pengawalan dan pengawasan yang dilakukan Polri dinilai menjadi faktor penting dalam memastikan efektivitas program pemerintah sekaligus menjaga kelancaran rantai pasok pangan.
Lebih jauh, Prof. Semiarto mendorong penguatan sistem pengawasan berbasis data melalui pemanfaatan teknologi digital, kecerdasan buatan (artificial intelligence), serta big data. Menurutnya, instrumen teknologi modern dapat meningkatkan akurasi pengendalian program pangan sekaligus memperkuat pengambilan keputusan berbasis bukti.
Sementara itu, Prof. Masdar Hilmy mengajak peserta melihat ketahanan pangan dari sudut pandang yang lebih mendasar. Ia menilai ketersediaan pangan bukan sekadar persoalan ekonomi atau keamanan, melainkan juga menyangkut dimensi moral dan kemanusiaan.
“Menjaga pangan berarti menjaga kehidupan. Negara memiliki tanggung jawab memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar yang layak,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan drh. Pujo Harmadi. Ia mengapresiasi kontribusi Polri dalam mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional melalui penguatan pengawasan, pengawalan, dan pendampingan di lapangan.
Menurutnya, buku tersebut memberikan gambaran bahwa ketahanan pangan merupakan persoalan kompleks yang membutuhkan sinergi lintas sektor agar produksi, distribusi, dan stabilitas pasokan dapat berjalan secara optimal.
Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo menjelaskan bahwa penyusunan buku Mengawal Pangan Menuai Aman merupakan bagian dari upaya mendokumentasikan praktik-praktik baik, pengalaman lapangan, serta pembelajaran yang diperoleh selama mendukung program ketahanan pangan nasional.
“Ketahanan pangan bukan hanya soal hasil panen, tetapi juga tentang ketahanan bangsa. Ketika pangan terjaga, stabilitas sosial lebih kuat, kesejahteraan masyarakat meningkat, dan negara memiliki daya tahan yang lebih baik dalam menghadapi berbagai tantangan global,” kata Dedi.
Diskusi yang berlangsung dalam forum tersebut berkembang ke berbagai isu strategis, mulai dari penguatan kebijakan pangan, tata kelola program pemerintah, pengawasan distribusi, hingga pengembangan model kolaborasi antarlembaga. Berbagai gagasan yang mengemuka memperlihatkan bahwa upaya mewujudkan swasembada pangan tidak dapat dikerjakan secara parsial, melainkan membutuhkan orkestrasi kebijakan yang melibatkan pemerintah, aparat negara, akademisi, dan masyarakat secara berkelanjutan. (Nayla).
