Penegasan tersebut disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof Dr Fauzan MPd, dalam forum akademik di Surabaya, Jumat (6/2/2026).
Ia menyatakan bahwa pendidikan bukan sekadar sektor pembangunan, melainkan kunci strategis yang menentukan masa depan bangsa.
“Hanya dengan pendidikan bermutu, bangsa Indonesia akan bisa berdiri di atas kaki sendiri. Pendidikan adalah kunci dari segalanya,” ujar Prof Fauzan.
Menurutnya, pendidikan tinggi harus ditempatkan sebagai pondasi utama dalam merumuskan arah dan strategi pembangunan nasional.
Karena itu, revitalisasi pendidikan tinggi menjadi keniscayaan untuk meningkatkan mutu, akseptabilitas, serta kemampuan perguruan tinggi dalam merespons persoalan nyata di masyarakat.
Prof Fauzan menekankan bahwa penguatan kelembagaan dan tata kelola tridarma perguruan tinggi perlu dijadikan rujukan utama dalam pengelolaan kampus, terutama di tengah tantangan nasional dan global yang semakin kompleks.
“Tidak ada alasan untuk tidak melakukan revitalisasi pendidikan tinggi. Revitalisasi memerlukan modal yang kuat, terutama modal empiris berupa data yang dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan dan arah pengembangan perguruan tinggi,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 Ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa demi kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
Dalam konteks tersebut, pendidikan tinggi dipandang sebagai penyangga utama peradaban bangsa sekaligus pusat pembentukan manusia Indonesia yang berkarakter luhur.
“Perguruan tinggi adalah penyangga kuat lahirnya peradaban bangsa. Jika perguruan tinggi berada dalam kondisi yang baik dan unggul, insyaallah peradaban bangsa ini juga akan menjadi unggul,” ucapnya.
Dalam paparannya, Prof Fauzan turut menyampaikan sejumlah data empiris sebagai dasar urgensi revitalisasi pendidikan tinggi.
Saat ini, Indonesia memiliki 4.416 perguruan tinggi dengan 303.067 dosen dan 9.967.487 mahasiswa. Sebaran mahasiswa masih didominasi program studi sosial humaniora serta sains dan teknologi, sementara pemerintah terus mendorong penguatan program berbasis STEM.
Namun demikian, pendidikan tinggi Indonesia masih dihadapkan pada tiga persoalan utama, yakni mutu, relevansi, dan akses.
Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi secara nasional masih berada di kisaran 32 persen. Di Jawa Timur, APK tercatat 31,8 persen, sedikit di bawah rata-rata nasional.
Kondisi tersebut menunjukkan tantangan serius dalam perluasan akses pendidikan tinggi. Selama ini, peningkatan APK banyak ditopang melalui skema beasiswa seperti KIP-K, beasiswa pusat dan daerah, serta dukungan filantropi.
Namun, Prof Fauzan menilai kebijakan tersebut perlu lebih diarahkan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini belum memiliki akses dan minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Selain isu akses, perguruan tinggi juga dituntut lebih adaptif terhadap kebutuhan Generasi Z. Generasi ini mengharapkan pendidikan dengan keahlian spesifik dan aplikatif, keterhubungan erat dengan dunia industri, kepastian kerja pascalulus, serta sistem pendidikan yang fleksibel dan berkelanjutan.
Karena itu, revitalisasi pendidikan tinggi, menurut Prof Fauzan, harus diarahkan pada penguatan pengelolaan tridarma perguruan tinggi agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kampus dituntut untuk terus menciptakan keunggulan dan kebaruan, menghasilkan nilai kesejahteraan, serta membangun budaya kerja yang sehat dan berkelanjutan.
“Keempat aspek tersebut menjadi kunci agar pendidikan tinggi Indonesia mampu bertahan, adaptif, dan tetap relevan dalam menjawab tantangan masa depan,” pungkasnya. (Red).
