Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk menyatukan kebijakan dan penguatan kelembagaan UPPKA agar mampu naik kelas serta berdaya saing di tengah tantangan ekonomi dan digitalisasi.
Mengusung tema Meraih Peluang Emas Pengembangan Bisnis UPPKA Unggul dan Berkarakter di Lini Lapangan, konsolidasi nasional ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan sekaligus karakter pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaan UPPKA agar mampu tumbuh secara berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan zaman.
Ketua Umum BPP AKU, Ir. Ambar Rahayu, MNS, menegaskan bahwa konsolidasi nasional bukan sekadar forum seremonial, melainkan ruang strategis untuk menyatukan langkah, visi, dan strategi seluruh pemangku kepentingan dalam penguatan UPPKA di seluruh Indonesia. Menurutnya, tantangan ekonomi yang semakin kompleks menuntut pengelolaan usaha keluarga yang lebih terarah, profesional, dan berkarakter.
Ia menyampaikan bahwa AKU berupaya memperkenalkan berbagai peluang pengembangan usaha sekaligus memperkuat substansi organisasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan di lini lapangan. Selain kebijakan dan strategi, penguatan karakter UMKM menjadi perhatian utama dalam konsolidasi ini.
Ambar menilai, daya tahan usaha tidak hanya ditentukan oleh modal dan pasar, tetapi juga oleh mentalitas pelaku usaha. Etos kerja, kemampuan berinovasi, dan daya juang menjadi fondasi penting agar UMKM mampu bertahan dan berkembang dalam jangka panjang.
Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Kemendukbangga/BKKBN yang diwakili Wahidah Paheng, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi keluarga merupakan salah satu agenda prioritas kementerian. Penguatan kelompok UPPKA dan PKK menjadi instrumen penting untuk memastikan pembangunan keluarga berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi.
Wahidah menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya hadir melalui regulasi, tetapi juga melalui pendampingan yang berkelanjutan bersama AKU, khususnya dalam pembinaan kelompok PKK dan UPPKA di berbagai daerah. Saat ini, terdapat sekitar 43 ribu kelompok PKK di Indonesia yang terus berkembang seiring bertambahnya keluarga muda.
Menurutnya, pendekatan pemberdayaan ekonomi keluarga juga mengalami transformasi. Jika sebelumnya lebih banyak dilakukan secara luring, kini diarahkan pada penguatan kapasitas digital melalui pelatihan kewirausahaan, literasi keuangan, serta pemanfaatan teknologi digital.
Kemendukbangga/BKKBN juga membangun kolaborasi lintas sektor dengan kementerian, lembaga, dunia usaha, hingga mitra CSR untuk memperkuat ekosistem UMKM keluarga. Literasi dan edukasi pengelolaan keuangan keluarga dinilai semakin krusial di era digital yang sarat peluang sekaligus risiko.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Dra. Maria Ernawati, M.M., menyebut Jawa Timur sebagai wilayah strategis dalam pengembangan UPPKA nasional. Besarnya jumlah kelompok UPPKA dan PKK menjadikan provinsi ini sebagai laboratorium sosial pemberdayaan ekonomi keluarga.
Maria Ernawati mengungkapkan, di Jawa Timur saat ini terdapat sekitar 36 ribu kelompok UPPKA yang telah beroperasi dengan baik, serta sekitar 5 ribu kelompok PKK. Konsolidasi nasional AKU, menurutnya, menjadi simbol persahabatan sekaligus kemitraan strategis antara BKKBN dan AKU dalam mengelola dan mengembangkan kelompok-kelompok tersebut.
Ia berharap, melalui sinergi kebijakan Kemendukbangga/BKKBN dan penguatan kelembagaan AKU, kelompok UPPKA di Jawa Timur mampu naik kelas, memperluas akses pasar, serta berkontribusi nyata dalam mendorong kemandirian ekonomi keluarga.
Konsolidasi Nasional AKU 2026 diikuti oleh Menteri Kemendukbangga/BKKBN, jajaran pejabat pusat dan daerah, pengurus BPP, BPD, dan BPC AKU, serta mitra strategis lintas sektor. Sejumlah materi strategis dibahas, mulai dari kebijakan pemberdayaan ekonomi keluarga, penguatan kelembagaan AKU, pelaksanaan program MBG melalui UPPKA, hingga pengembangan UMKM unggul dan berkarakter di lini lapangan. (Red).
