Kilas Java, Jakarta — Forum Bedah Buku Alter Ego Listyo Sigit Presisi: Sebuah Biografi Kebijakan menjadi ruang refleksi akademik untuk membaca ulang arah reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Kegiatan yang digelar di Auditorium Mutiara STIK Lemdiklat Polri, Rabu (4/2/2026), menghadirkan diskursus kritis terkait kepemimpinan, kebijakan strategis, serta relasi Polri dengan kekuasaan sipil dalam sistem demokrasi.
Penulis buku, Prof Hermawan Sulistyo, menegaskan bahwa karya tersebut disusun sebagai upaya meluruskan berbagai persepsi publik yang dinilainya keliru, khususnya terkait anggapan adanya pembangkangan Kapolri terhadap Presiden dalam sejumlah kebijakan strategis.
Menurut Prof Hermawan, narasi yang berkembang di ruang publik kerap menempatkan kebijakan Kapolri seolah-olah berdiri di luar garis kebijakan pemerintah. Padahal, ia menegaskan, Polri merupakan bagian integral dari pemerintahan yang bekerja dalam kerangka konstitusional.
Ia menjelaskan bahwa Tim Reformasi Polri telah dibentuk jauh sebelum keputusan-keputusan strategis pemerintah diambil. Dengan demikian, tidak tepat jika kemudian muncul anggapan bahwa langkah-langkah Kapolri merupakan bentuk insubordinasi terhadap Presiden.
Lebih lanjut, Prof Hermawan menguraikan bahwa buku Alter Ego Listyo Sigit Presisi tidak ditulis untuk mengagungkan figur Kapolri, melainkan untuk menempatkan setiap kebijakan dalam konteks yang proporsional.
Terutama saat Kapolri harus mengambil keputusan strategis dan taktis dalam situasi krisis yang berdampak langsung pada marwah institusi.
Ia menilai, posisi Kapolri kerap berada dalam situasi dilematis. Di satu sisi dituntut menjaga stabilitas institusi, di sisi lain harus menjawab ekspektasi publik yang tinggi terhadap transparansi dan penegakan hukum.
Dalam pandangan Prof Hermawan, sikap tegas Kapolri yang sering terlihat dalam forum-forum resmi juga kerap disalahpahami. Ketegasan tersebut, kata dia, tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai pembangkangan terhadap otoritas Presiden.
Ia menegaskan bahwa pembangkangan baru dapat dikatakan terjadi apabila Presiden telah mengambil keputusan tertentu, namun Kapolri secara terbuka mengambil sikap yang berlawanan.
Selama hal itu tidak terjadi, maka perbedaan penekanan atau gaya kepemimpinan masih berada dalam koridor demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang sehat.
Sementara itu, mantan Kalemdiklat Polri Komjen Pol Prof Dr Chryshnanda Dwilaksana menyoroti pentingnya memahami posisi Polri sebagai polisi sipil dalam negara demokrasi.
Ia menekankan bahwa dalam sistem demokrasi, Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga menjunjung supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
Menurutnya, konsep polisi demokratis menuntut Polri bekerja secara transparan, akuntabel, serta membuka ruang dialog dengan masyarakat. Reformasi Polri, kata dia, bukan agenda sesaat, melainkan proses berkelanjutan yang harus terus dikawal melalui mekanisme demokratis.
Ia juga mengingatkan bahwa demokrasi pada hakikatnya menyediakan ruang bagi perbedaan pandangan dan diskusi terbuka.
Oleh karena itu, dinamika kritik terhadap Polri seharusnya ditempatkan dalam kerangka dialog konstruktif, bukan kecurigaan yang berlebihan.
Forum bedah buku ini, lanjutnya, menjadi contoh bagaimana diskursus akademik dapat berperan sebagai jembatan antara institusi negara dan publik dalam memahami kompleksitas reformasi Polri.
Dengan pendekatan biografi kebijakan, Alter Ego Listyo Sigit Presisi tidak hanya merekam jejak kepemimpinan Kapolri, tetapi juga membuka ruang pembacaan yang lebih jernih terhadap relasi kekuasaan, institusi, dan demokrasi di Indonesia. (Red).
