Merespons kondisi itu, Sekolah Pascasarjana (SPS) Universitas Airlangga (UNAIR) menggelar PEACE Vaganza (Postgraduate School Education Expo and Leader Talk) yang berlangsung di Hall Majapahit, Lantai 5 ASEEC Tower Kampus Dharmawangsa-B, Rabu (4/2/2026).
Kegiatan ini dirancang sebagai ruang temu strategis antara dunia akademik, pemerintah, dan mitra lintas sektor, baik di tingkat daerah, nasional, hingga internasional.
Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni (AMA) UNAIR, Prof Ir Mochammad Amin Alamsjah MSi PhD menegaskan bahwa persoalan pembangunan hari ini tidak lagi bisa diselesaikan secara sektoral dan parsial.
Menurutnya, pendekatan kolaboratif menjadi kunci dalam merumuskan solusi yang berkelanjutan dan berdampak nyata.
“Perguruan tinggi tidak cukup hanya menjadi pusat pengajaran. Ia harus hadir sebagai knowledge hub, policy partner, sekaligus ruang dialog strategis antara ilmu pengetahuan, kebijakan, dan praktik pembangunan,” ujar Prof Amin.
Dalam konteks tersebut, PEACE Vaganza diposisikan sebagai jawaban atas kebutuhan kolaborasi lintas sektor. Prof Amin menyebut kegiatan ini memiliki tiga makna strategis, yakni sebagai ruang temu kepemimpinan, penguatan jejaring kolaborasi, serta etalase kapasitas akademik SPS UNAIR.
Melalui education expo yang digelar, SPS UNAIR ingin menunjukkan bahwa program pascasarjana tidak semata berorientasi pada penguatan keilmuan. Lebih dari itu, program tersebut diarahkan untuk melahirkan dampak konkret bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
UNAIR, lanjut Prof Amin, menempatkan Sekolah Pascasarjana sebagai salah satu pilar utama dalam pengembangan collaborative leadership. Model kepemimpinan ini menekankan nilai inklusivitas, adaptivitas, serta berbasis pada bukti ilmiah.
“Kami percaya lulusan pascasarjana hari ini tidak cukup hanya menjadi ahli di bidangnya. Mereka harus mampu membaca persoalan riil di lapangan, membangun dialog lintas sektor, dan merumuskan solusi yang berkelanjutan serta berdampak,” katanya.
Sejalan dengan itu, Direktur SPS UNAIR, Prof Dr dr Achmad Chusnu Romdhoni SpTHT-BKL (K) menegaskan bahwa universitas tidak boleh berhenti sebagai menara gading. Perguruan tinggi, menurutnya, harus mengambil peran aktif sebagai policy hub yang berkontribusi langsung dalam perumusan kebijakan publik.
“SPS ingin menunjukkan bahwa riset dan pemerintahan bisa berjalan beriringan dan saling menguatkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kolaborasi yang dibangun melalui PEACE Vaganza diharapkan mampu menumbuhkan kepercayaan pemerintah dan masyarakat terhadap institusi pendidikan tinggi, sekaligus melahirkan solusi nyata bagi persoalan bangsa.
“Semoga dari kegiatan ini lahir gagasan-gagasan yang memberi dampak langsung bagi masyarakat Indonesia,” ucapnya.
Tak sekadar pameran pendidikan lanjut, PEACE Vaganza juga menjadi momentum strategis penguatan kemitraan antara institusi pendidikan dan pemerintah.
Hal ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) dan Implementation Agreement bersama sejumlah mitra, di antaranya Pemerintah Kabupaten Lamongan, Pasuruan, Situbondo, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kementerian Dikdasmen, BPJS, serta mitra strategis lainnya.
Melalui PEACE Vaganza, SPS UNAIR menegaskan perannya sebagai penghubung antara dunia akademik dan praktik kebijakan, sekaligus memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam menjawab tantangan pembangunan yang kian kompleks.
Kalau mau, aku bisa lanjutkan versi khusus untuk pembaca kilasjava.id atau bikin versi lebih tajam untuk rubrik pendidikan dan kebijakan publik. (Red).
