Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo mengatakan, tragedi kemanusiaan yang terjadi di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, harus dibaca sebagai kegagalan kolektif dalam memastikan kebijakan negara hadir tepat waktu di tingkat paling bawah.
Negara sebenarnya sudah menyiapkan kebijakan dan anggaran yang sangat lengkap. Tantangannya bukan di desain program, tetapi pada pelaksanaan dan pengawasannya di lapangan, ujar Dedi di Jakarta.
Menurut Dedi, APBN 2026 dirancang Presiden Republik Indonesia sebagai instrumen percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem melalui pendekatan multidimensi, mulai dari bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Ia menilai, besarnya alokasi anggaran dan luasnya cakupan program menuntut pengawalan serius agar tidak berhenti sebagai kebijakan administratif, melainkan berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.
Kita tidak kekurangan program. Yang sering terjadi, masyarakat tidak tahu, tidak terdata, atau kesulitan mengakses. Di sinilah peran negara harus diperkuat, katanya.
Dalam kerangka tersebut, Polri diposisikan sebagai salah satu aktor kunci. Dengan struktur organisasi yang menjangkau hingga tingkat desa, Polri dinilai memiliki kapasitas untuk membantu pemerintah memastikan kebijakan nasional berjalan efektif.
Pandangan itu sejalan dengan masukan Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, yang menilai Polri dapat menjadi saluran strategis sosialisasi kebijakan Presiden, khususnya terkait APBN 2026.
Arah kebijakan Presiden sudah jelas dan komprehensif. Polri memiliki jaringan yang kuat untuk memastikan kebijakan itu dipahami dan dimanfaatkan masyarakat, ujar Dedi.
Sebagai tindak lanjut, Wakapolri menginstruksikan seluruh jajaran, khususnya Kapolres, untuk lebih aktif turun langsung ke lapangan bersama pemerintah daerah.
Fokus utama diarahkan pada pendataan dan verifikasi keluarga miskin ekstrem secara faktual dan berkelanjutan.
Pendataan tidak boleh hanya berbasis laporan. Aparat harus melihat langsung kondisi objektif masyarakat agar bantuan negara benar-benar tepat sasaran, katanya.
Dedi menegaskan, Polri harus berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan negara. Aparat di lapangan diminta membantu warga mengakses berbagai program pemerintah yang telah dialokasikan melalui APBN.
Program-program yang akan dikawal antara lain Program Keluarga Harapan bagi sekitar 10 juta keluarga, bantuan sembako Rp200 ribu per bulan untuk 18,3 juta keluarga, beasiswa pendidikan melalui PIP dan KIP Kuliah, bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas, serta bantuan anak yatim piatu.
Selain itu, Polri juga akan membantu sosialisasi PBI Jaminan Kesehatan Nasional bagi 96,8 juta masyarakat, Program Rumah Sejahtera Terpadu, subsidi listrik, LPG, BBM, pupuk dan Kredit Usaha Rakyat, sertifikasi halal gratis bagi usaha mikro dan kecil, uang saku magang bagi lulusan baru, Program Makan Bergizi Gratis untuk 82,9 juta penerima manfaat, serta Cek Kesehatan Gratis yang menyasar 130,3 juta warga.
Seluruh program tersebut, kata Dedi, merupakan instrumen negara untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem. Keberhasilannya sangat ditentukan oleh akurasi data, transparansi, dan pendampingan di lapangan.
Ukuran keberhasilan kita sederhana: bantuan negara sampai kepada yang berhak dan benar-benar dirasakan manfaatnya, ujarnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara Polri, pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik, serta kementerian dan lembaga terkait agar setiap rupiah APBN dapat dipertanggungjawabkan secara sosial.
Menutup pernyataannya, Wakapolri menegaskan bahwa Polri tidak ingin tragedi kemanusiaan akibat kemiskinan terulang kembali.
"Polri berkomitmen mengawal kebijakan Presiden dan memastikan negara hadir lebih dini, lebih nyata, dan lebih adil bagi masyarakat yang paling membutuhkan," kata Dedi.(Red).
