Rektor ITS, Bambang Pramujati, membuka forum dengan menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak sekadar menjadi pusat riset, tetapi juga kanal kritik yang konstruktif.
Menurut dia, diskusi lintas perspektif diperlukan agar kebijakan publik tidak berjalan dalam ruang gema.
“Masukan dari berbagai pihak ini penting bagi Bakom RI guna perbaikan kebijakan pemerintah,” ujarnya.
FGD tersebut tidak berhenti pada apresiasi program pemerintah. Ketua pelaksana FGD, Murpin Josua Sembiring Gurky, menyebut forum ini secara terbuka membahas pro dan kontra sejumlah kebijakan, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program itu, kata dia, memiliki tujuan mempercepat transformasi sumber daya manusia, namun masih memerlukan kajian komprehensif dari sisi tata kelola, efektivitas, hingga keberlanjutan anggaran.
“Jika program pemerintah mampu mempercepat transformasi SDM, optimisme menuju Indonesia Emas 2045 bukan sekadar jargon,” katanya.
Pembicara utama, Angga Raka Prabowo, yang menjabat Kepala Bakom RI, menyatakan diskusi ini menjadi medium penyampaian informasi kebijakan dari Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto. Ia menekankan bahwa MBG dirancang sebagai intervensi gizi anak untuk memutus rantai stunting dan memperkuat kualitas generasi mendatang.
Namun Angga mengakui implementasi di lapangan masih menyisakan sejumlah tantangan. Evaluasi, menurut dia, harus dilakukan secara sistematis dengan melibatkan berbagai unsur, termasuk mahasiswa.
Kritik datang dari perwakilan mahasiswa ITS, Marcellino Pasaribu. Ia mempertanyakan prioritas alokasi anggaran MBG.
Menurutnya, dana tersebut dapat pula diarahkan pada pembenahan fasilitas pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru, atau respons terhadap kebutuhan mendesak seperti pemulihan pascabencana di Aceh.
Pandangan itu mencerminkan dinamika khas forum akademik: kebijakan dipertemukan dengan realitas sosial dan pertimbangan fiskal. Di ruang diskusi tersebut, dukungan terhadap tujuan program berjalan beriringan dengan tuntutan akuntabilitas.
Menutup forum, Angga berjanji seluruh masukan akan diteruskan kepada pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi. Ia juga menyoroti pentingnya pelurusan informasi publik agar perdebatan kebijakan tidak terdistorsi oleh disinformasi. Transparansi, kata dia, menjadi prasyarat agar kritik tidak berubah menjadi kecurigaan.
FGD ini sekaligus menegaskan posisi kampus sebagai jembatan antara negara dan warga. Diskursus mengenai MBG di ITS tak semata berbicara soal makan gratis, melainkan tentang arah pembangunan manusia, prioritas anggaran, dan konsistensi menuju target Indonesia Emas 2045.
Agenda tersebut juga selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs, khususnya poin tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, serta pendidikan berkualitas.
Dalam konteks itu, forum di Surabaya ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tak pernah final. Ia harus terus diuji, dipertanyakan, dan disempurnakan—di ruang-ruang akademik yang terbuka pada kritik.
