Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menilai tragedi tersebut sebagai peringatan keras bagi seluruh elemen negara agar lebih sigap, lebih hadir, dan lebih konkret dalam menjangkau kelompok masyarakat paling rentan.
Peristiwa ini harus menjadi pengingat bersama bahwa negara tidak boleh datang terlambat. Kehadiran negara harus dirasakan sebelum keputusasaan tumbuh, bukan setelah tragedi terjadi, ujar Dedi dalam keterangannya di Jakarta.
Menurut Dedi, pemerintah sejatinya telah menyiapkan berbagai instrumen kebijakan dan anggaran untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan.
Dalam APBN 2026, Presiden Republik Indonesia telah merancang skema komprehensif yang mencakup bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi guna mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem.
Masalahnya bukan pada ketiadaan program, melainkan pada efektivitas implementasi dan ketepatan sasaran. Pemerintah punya anggaran dan kebijakan, masyarakat punya kebutuhan nyata. Di situlah negara harus memastikan keduanya bertemu, kata Dedi.
Ia menegaskan optimisme bahwa target nasional menuju nol persen kemiskinan ekstrem bukan sekadar ambisi di atas kertas, melainkan tujuan yang realistis apabila dikawal dengan serius, disiplin, dan kolaboratif.
Dalam konteks itu, Polri dipandang memiliki posisi strategis. Jaringan kelembagaan Polri yang menjangkau hingga tingkat desa dinilai mampu menjadi penghubung antara kebijakan pusat dan realitas lapangan.
Pandangan tersebut sejalan dengan masukan Dirgayuza Setiawan, Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, yang menilai Polri dapat berperan aktif menyukseskan kebijakan Presiden.
Arah kebijakan Presiden dalam APBN 2026 sangat relevan untuk disosialisasikan melalui Polri. Programnya lengkap, anggarannya tersedia.
Tugas Polri memastikan kebijakan itu benar-benar sampai kepada rakyat, tepat sasaran, dan berjalan efektif, ujar Dedi.
Sebagai tindak lanjut, Wakapolri menginstruksikan seluruh jajaran, khususnya para Kapolres, untuk lebih aktif turun langsung ke lapangan bersama pemerintah daerah.
Pendataan keluarga miskin ekstrem diminta dilakukan secara faktual, berbasis kondisi objektif, serta terintegrasi dengan data BPS dan kementerian terkait.
Saya minta Kapolres hadir langsung, melihat, mendengar, dan memverifikasi. Jangan sampai ada warga yang berhak menerima bantuan tetapi terlewat hanya karena persoalan administrasi atau ketidaktahuan, katanya.
Polri, lanjut Dedi, harus berfungsi sebagai jembatan kehadiran negara. Aparat tidak hanya berperan menjaga keamanan, tetapi juga memastikan masyarakat memahami hak-haknya dan mampu mengakses program bantuan pemerintah tanpa hambatan.
Dalam pengawalan tersebut, Polri akan membantu sosialisasi dan pendampingan berbagai program nasional, antara lain Program Keluarga Harapan, bantuan sembako, beasiswa pendidikan, bantuan bagi lansia dan disabilitas, bantuan anak yatim piatu, PBI Jaminan Kesehatan Nasional, program rumah sejahtera, subsidi energi dan pupuk, sertifikasi halal UMK, uang saku magang, Program Makan Bergizi Gratis, hingga Cek Kesehatan Gratis.
Seluruh program itu adalah wujud konkret kehadiran negara. Ukuran keberhasilan kita adalah ketika bantuan benar-benar diterima oleh yang berhak dan dirasakan manfaatnya, ujar Dedi.
Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara Polri, pemerintah daerah, BPS, serta kementerian dan lembaga agar setiap rupiah APBN benar-benar bermuara pada kesejahteraan rakyat.
Menutup pernyataannya, Wakapolri menyampaikan komitmen Polri untuk berada di garis depan dalam mengawal kebijakan Presiden dan mencegah tragedi serupa terulang kembali.
"Tragedi di NTT tidak boleh terjadi lagi. Dengan kerja keras, kepedulian, dan gotong royong, kemiskinan ekstrem bisa kita atasi bersama. Polri berkomitmen memastikan negara hadir untuk rakyatnya," pungkasnya. (Red).
