ITS Dorong Penguatan Regulasi Marina, Kembangkan Wisata Bahari Indonesia

Kepala Departemen Teknik Kelautan ITS Prof Dr Eng Muhammad Zikra ST MSc mengatakan, salah satu persoalan utama dalam pengembangan industri marina adalah persepsi regulasi yang masih mengaitkan marina hanya dengan kebutuhan pariwisata asing. Akibatnya, Indonesia belum memiliki Pleasure Yacht Maritime Regulations yang secara khusus mengatur aktivitas tersebut.

Menurut Zikra, kondisi tersebut berdampak pada menurunnya perkembangan industri marina dan wisata bahari nasional. Minimnya regulasi yang spesifik turut memengaruhi rendahnya perhatian terhadap kedatangan kapal domestik maupun kapal mancanegara yang menggunakan fasilitas marina di Indonesia.

Melalui workshop tersebut, sebanyak seratus peserta yang berasal dari kalangan praktisi industri, akademisi, hingga mahasiswa berdiskusi mengenai arah pengembangan industri marina nasional. Forum lintas sektor ini menjadi ruang untuk menyatukan perspektif antara dunia akademik dan industri dalam merumuskan konsep marina yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia.

“Gagasan tersebut berisi tentang keberlanjutan marina yang relevan dengan kebutuhan Indonesia, baik saat ini maupun masa mendatang,” ujar Zikra.

Dalam kegiatan tersebut, peserta membahas aspek Legal Aspects of Master Planning yang mengulas unsur regulasi dalam perencanaan industri marina. Materi tersebut mencakup dasar-dasar industri marina serta regulasi terkait yachting dan boat regulation yang diarahkan untuk mendukung penggunaan perahu dan kapal yacht dalam pengembangan wisata bahari.

Selain aspek regulasi, workshop juga membahas Marina Design Criteria and Data Collection. Pembahasan ini mencakup komponen perancangan marina serta metode pengumpulan dan analisis data untuk menentukan proporsi marina yang ideal.

Data teknis seperti kecepatan angin dan karakteristik gelombang menjadi bagian penting dalam perencanaan marina. Informasi tersebut diperlukan untuk menghitung fetch serta kondisi gelombang air laut pada kawasan yang akan dikembangkan sebagai area marina.

Tidak hanya aspek teknis, konsep ekonomi biru juga menjadi salah satu dasar dalam merumuskan arah regulasi industri marina. Regulasi tersebut perlu mencakup sembilan tahapan utama, yakni Learn, Buy, Own, Insure, Finance, Park, Service, Sail, hingga Help.

“Langkah ini penting untuk melindungi industri lokal dan memperbanyak penggunaan kapal dengan standar keamanan yang lebih tinggi,” tambah salah satu Guru Besar Fakultas Teknologi Kelautan (FTK) ITS tersebut.

Melalui kegiatan ini, pengembangan industri marina diharapkan dapat mendukung pembangunan infrastruktur wisata bahari di Indonesia. Workshop tersebut juga menjadi langkah awal kerja sama jangka panjang antara ITS, SF Marina, serta Pusat Riset dan Teknologi Marina Indonesia.

Salah satu bentuk kerja sama tersebut diwujudkan melalui perencanaan pelabuhan marina di Teluk Benoa, Bali, yang diharapkan dapat direalisasikan secara berkelanjutan.

ITS terus mendorong pengembangan teknologi kemaritiman yang tidak hanya menjawab kebutuhan sektor pariwisata, tetapi juga memberikan arah terhadap penyusunan regulasi industri marina yang ideal. 

Upaya tersebut sejalan dengan dukungan ITS terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke-14 mengenai Ekosistem Laut melalui pengembangan teknologi dan kolaborasi untuk menjaga keberlanjutan wisata bahari, serta poin ke-17 tentang Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. (Nayla).