Usulan tersebut kini masih dalam tahap pembahasan anggaran. Kementerian Ketenagakerjaan menunggu dukungan dari Kementerian Keuangan serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian agar program ini bisa segera direalisasikan.
“Program Magang Nasional saat ini masih dalam tahap pengusulan anggaran. Dengan dukungan lintas kementerian, kami berharap pelaksanaannya bisa berjalan sehingga peluang masyarakat untuk mengikuti magang semakin terbuka,” ujar Yassierli usai rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kamis (9/4/2026).
Besarnya minat terhadap program ini dinilai sebagai sinyal kuat adanya kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri. Banyak lulusan baru yang kesulitan menembus pasar kerja karena minim pengalaman praktis.
Di sisi lain, dunia usaha justru membutuhkan tenaga kerja yang siap pakai, adaptif, dan memiliki pemahaman langsung terhadap ritme kerja di lapangan. Program magang menjadi jembatan yang selama ini dianggap paling realistis untuk menutup celah tersebut.
Karena itu, pemerintah tidak ingin program ini hanya terpusat di kota-kota besar. Distribusi kuota akan diarahkan lebih merata, mencakup wilayah Indonesia bagian barat, tengah, hingga timur.
“Pelaksanaan program harus berbasis pemerataan. Daerah dengan tingkat pengangguran tinggi akan menjadi prioritas dalam alokasi kuota,” kata Yassierli.
Skema ini sekaligus menjadi strategi untuk menekan angka pengangguran terbuka yang masih menjadi pekerjaan rumah di berbagai daerah. Pemerintah menilai pendekatan berbasis wilayah dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dibanding pola lama yang cenderung terpusat.
Tak hanya itu, bidang magang yang ditawarkan juga akan diperluas. Pemerintah berupaya menghindari dominasi sektor tertentu agar peluang peserta lebih beragam dan selaras dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.
Dalam pembahasan bersama Komisi IX DPR RI, program ini diposisikan sebagai langkah konkret memperkuat link and match antara dunia pendidikan dan industri. Harapannya, lulusan tidak lagi sekadar memiliki ijazah, tetapi juga pengalaman kerja yang relevan.
Saat ini, rencana penambahan kuota masih dalam tahap koordinasi lintas sektoral. Pemerintah tengah mematangkan skema pelaksanaan, termasuk sektor prioritas, distribusi wilayah, serta mekanisme seleksi peserta. (Nayla).
