Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa museum tersebut bukan sekadar bangunan fisik, melainkan simbol perlawanan terhadap ketidakadilan yang pernah dialami kaum buruh. Nama Marsinah, menurut Presiden, menjadi representasi keberanian rakyat kecil dalam memperjuangkan hak dan martabat pekerja.
“Museum ini didirikan sebagai lambang, simbol dan tonggak peringatan untuk mengenang keberanian seorang pejuang muda yang memperjuangkan hak-hak kaum buruh,” ujar Presiden.
Presiden menyebut keberadaan museum buruh merupakan hal yang langka, bahkan memiliki nilai historis penting dalam perjalanan bangsa. Pemerintah ingin memastikan sejarah perjuangan pekerja tidak hilang dari ingatan publik, terutama bagi generasi muda yang akan menghadapi dinamika ketenagakerjaan di masa depan.
Menurut Presiden, tragedi yang dialami Marsinah semestinya tidak pernah terjadi di negara yang berdiri di atas nilai-nilai Pancasila. Ia menekankan bahwa Indonesia dibangun dengan semangat kemanusiaan dan keadilan sosial yang menjamin perlindungan terhadap seluruh rakyat, termasuk kelompok pekerja.
Prabowo juga menyoroti filosofi kekeluargaan dalam Pancasila yang mengajarkan pentingnya keberpihakan kepada kelompok lemah. Dalam pandangannya, seluruh elemen masyarakat memiliki kedudukan setara sebagai bagian dari bangsa Indonesia.
“Buruh adalah anak-anak bangsa, petani adalah anak-anak bangsa, nelayan adalah anak-anak bangsa. Semuanya,” katanya.
Presiden berharap peristiwa kelam yang menimpa Marsinah tidak kembali terulang di Indonesia. Negara, kata dia, harus hadir memastikan perlindungan terhadap pekerja yang memperjuangkan hak-haknya berlangsung secara adil dan manusiawi.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengungkapkan bahwa gagasan pendirian Museum Marsinah bermula dari aspirasi kalangan serikat pekerja yang mengusulkan Marsinah sebagai pahlawan nasional. Usulan itu disebut mendapat dukungan luas dari berbagai organisasi buruh di Indonesia.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan museum tersebut akan difungsikan sebagai ruang edukasi ketenagakerjaan sekaligus pusat dokumentasi sejarah perjuangan buruh nasional.
Menurut Yassierli, museum itu memuat berbagai arsip penting mengenai perjalanan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia, mulai perjuangan penetapan upah minimum, hak cuti melahirkan, hingga hak berserikat bagi pekerja.
“Ini menjadi ruang pembelajaran bagi generasi pekerja baru agar memahami sejarah perjuangan hak-hak pekerja di Indonesia,” ujarnya.
Ia menambahkan, museum tersebut juga diharapkan menjadi pusat studi hukum ketenagakerjaan yang dapat dimanfaatkan akademisi, serikat pekerja, hingga masyarakat umum. Kehadiran museum dinilai penting sebagai pengingat bahwa perlindungan hak asasi pekerja merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun dunia usaha.
Peresmian Museum Marsinah turut dihadiri sejumlah pejabat negara, antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, serta Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat.
Hadir pula Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Agus Subiyanto, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, serta perwakilan organisasi pekerja nasional dan internasional, termasuk International Labour Organization, ATUC, dan ITUC. (Nayla).
