Kolaborasi itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kepala Pusat Pasar Kerja Kemnaker R. Nurhidajat dan Direktur SDM Huawei Indonesia Andhi Mufti di Jakarta, Selasa (26/5/2026). Penandatanganan tersebut turut disaksikan Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi.
Kerja sama ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam mempercepat peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia agar mampu bersaing di tengah arus digitalisasi industri yang terus berkembang.
Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi mengatakan, perubahan lanskap industri akibat perkembangan teknologi membutuhkan SDM yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga mampu beradaptasi terhadap perubahan yang berlangsung sangat cepat.
Menurut dia, keterlibatan dunia usaha menjadi faktor penting dalam mendukung peningkatan kualitas kompetensi masyarakat, terutama generasi muda yang akan masuk ke dunia kerja.
“Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan SDM yang kompeten dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Dunia industri membutuhkan tenaga kerja yang adaptif dan memiliki keterampilan sesuai perkembangan teknologi,” ujar Cris.
Ia menjelaskan, Kemnaker selama ini terus memperkuat program pelatihan vokasi dan magang yang diselaraskan dengan kebutuhan industri. Langkah tersebut dinilai penting agar lulusan pelatihan memiliki kompetensi yang benar-benar dibutuhkan pasar kerja.
Melalui kerja sama dengan Huawei Indonesia, peluang peningkatan keterampilan digital masyarakat diharapkan semakin luas, khususnya pada sektor teknologi informasi, komunikasi, serta digitalisasi industri.
Tak hanya fokus pada pengembangan kompetensi, Kemnaker juga tengah melakukan pembenahan tata kelola program magang.
Pemerintah memperkuat regulasi dan sistem pengawasan berbasis digital agar pelaksanaan magang berjalan lebih terarah, profesional, dan memberikan manfaat nyata bagi peserta maupun perusahaan.
“Program magang harus berjalan dengan tata kelola yang baik. Karena itu, pemerintah hadir melalui regulasi agar pelaksanaannya lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi peserta maupun perusahaan,” kata Cris.
Penguatan sistem pelatihan dan magang tersebut sekaligus menjadi upaya pemerintah menekan kesenjangan antara kebutuhan industri dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia.
Terlebih, sektor teknologi digital diproyeksikan menjadi salah satu bidang dengan kebutuhan tenaga kerja terbesar dalam beberapa tahun mendatang.
Kemnaker juga membuka peluang kolaborasi lebih luas dengan perusahaan, lembaga pelatihan, hingga berbagai pemangku kepentingan di daerah untuk memperluas akses pelatihan vokasi dan program magang berbasis industri.
Sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dinilai menjadi kunci penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih kompetitif di era transformasi digital.
Dengan dukungan industri, program pelatihan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata dunia kerja modern. (Nayla).
