Kampus berbasis teknologi itu membuka ruang diskusi akademik melalui kegiatan bedah film yang digelar Departemen Studi Pembangunan ITS, Rabu (13/5/2026) malam.
Kegiatan yang diinisiasi Himpunan Mahasiswa Studi Pembangunan (HIMADEV) tersebut menjadi bagian dari pembelajaran mata kuliah Kajian Agraria. Film yang mengangkat konflik agraria dan dinamika pembangunan di Papua itu dibedah dari sudut pandang akademik maupun jurnalisme.
Dua narasumber hadir dalam forum tersebut, yakni jurnalis senior Harian Kompas Ambrosius Harto Manumoyoso dan dosen Studi Pembangunan ITS Khairun Nisa SIP MA.
Diskusi diikuti mahasiswa serta dosen yang terlibat aktif membahas berbagai persoalan pembangunan, keadilan sosial, hingga kebebasan berpikir di lingkungan akademik.
Alih-alih memandang film itu sebagai karya kontroversial semata, ITS menempatkannya sebagai media pembelajaran untuk mengasah pola pikir kritis mahasiswa dalam membaca kebijakan publik.
Film dokumenter dinilai mampu membuka ruang refleksi mengenai dampak pembangunan terhadap masyarakat, terutama kelompok yang berada di wilayah marginal.
Khairun Nisa atau yang akrab disapa Icha menegaskan bahwa setiap kebijakan publik idealnya dibangun melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan.
Menurutnya, kebijakan strategis nasional selalu memiliki konsekuensi sosial sehingga tidak cukup dinilai hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi.
Ia menekankan pentingnya menjadikan nilai keadilan sosial sebagai landasan utama dalam proses perumusan kebijakan. Prinsip tersebut, lanjutnya, sejalan dengan amanat Pancasila dan konstitusi negara.
“Film ini sangat relevan dijadikan studi kasus untuk menilai suatu kebijakan nasional melalui ketiga dimensi keadilan tersebut,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, Icha turut mengulas konsep keadilan sosial menurut Nancy Fraser yang mencakup tiga dimensi, yakni distribusi, representasi, dan rekognisi.
Ketiga aspek tersebut dinilai penting untuk menilai apakah suatu kebijakan benar-benar menghadirkan keadilan bagi masyarakat.
Selain itu, ia juga menyinggung amanat UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 terkait pengelolaan sumber daya alam yang harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Menurut Icha, mahasiswa perlu dibekali kemampuan argumentasi serta sensitivitas sosial agar mampu melihat persoalan pembangunan secara utuh ketika nantinya berada di posisi pengambil kebijakan.
“Kebijakan tidak bisa hanya dinilai dari sisi ekonomis, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai moral, sosial, budaya, dan keadilan bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Ambrosius Harto Manumoyoso menilai film dokumenter memiliki posisi penting dalam membangun kesadaran publik terhadap suatu isu.
Dokumenter, kata dia, tidak sekadar menghadirkan hiburan, tetapi juga menyajikan realitas sosial yang terjadi di lapangan melalui pendekatan investigatif.
Menurut Ambro, kekuatan utama film dokumenter terletak pada kemampuannya membangun narasi yang dapat memantik kesadaran kritis publik terhadap persoalan tertentu.
Ia juga menilai unsur provokatif dalam karya dokumenter merupakan bagian yang wajar selama dipahami sebagai dorongan untuk berpikir dan menentukan sikap secara rasional.
“Provokasi di sini bukan untuk menyulut emosi, tetapi sesuatu yang mampu mendorong kita untuk menentukan sikap terhadap suatu persoalan,” jelasnya.
Ambro menambahkan, kampus seharusnya menjadi ruang yang aman untuk menguji gagasan, kritik, dan pandangan alternatif melalui pendekatan ilmiah.
Sebab, pembatasan terhadap kebebasan berpikir justru berpotensi mereduksi fungsi utama perguruan tinggi sebagai ruang produksi pengetahuan.
“Segala bentuk intervensi terhadap kebebasan berpikir justru dapat melemahkan marwah akademik itu sendiri,” tegasnya.
Melalui forum ini, ITS memperlihatkan komitmennya menjaga iklim akademik yang terbuka dan dialogis.
Diskursus kritis yang dibangun di lingkungan kampus dinilai penting untuk membentuk mahasiswa yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dalam membaca dinamika pembangunan di masyarakat.(Nayla).
