Bantuan tersebut diserahkan langsung Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan, Selasa (21/4/2026). Intervensi ini menegaskan kehadiran negara di tengah situasi krisis, tidak sekadar memberi bantuan sosial, tetapi juga mendorong produktivitas.
Dalam pernyataannya, Yassierli menyampaikan empati atas musibah yang melanda dua provinsi tersebut. Ia menilai dampak bencana tidak hanya menggerus aset fisik, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial serta mata pencaharian masyarakat.
“Namun dengan gotong royong dan ketangguhan masyarakat, saya optimistis pemulihan bisa berjalan lebih cepat,” ujarnya.
Lebih dari sekadar simbolik, bantuan dirancang berbasis kebutuhan riil di lapangan. Fokus utamanya adalah membangun kembali kapasitas kerja dan ekonomi masyarakat agar tidak bergantung pada bantuan jangka pendek.
Program terbesar diarahkan pada pelatihan vokasi. Di Sumatera Utara, sebanyak 4.516 peserta mendapat pelatihan dengan anggaran Rp16,53 miliar. Sementara di Aceh, 2.438 peserta difasilitasi dengan nilai Rp8,91 miliar. Skema ini diproyeksikan mempercepat reintegrasi tenaga kerja, baik ke sektor formal maupun usaha mandiri.
Selain itu, program padat karya juga digulirkan melalui 40 paket kegiatan senilai Rp4 miliar. Skema ini membuka lapangan kerja sementara sekaligus menggerakkan ekonomi lokal yang sempat terhenti akibat bencana.
Kemnaker juga menyalurkan 400 paket Tenaga Kerja Mandiri senilai Rp2 miliar. Bantuan ini menyasar masyarakat yang ingin memulai usaha baru, terutama di sektor mikro yang relatif cepat pulih.
Di sisi lain, perhatian sosial tetap diberikan kepada pekerja terdampak berat dan sedang. Sebanyak 28 orang menerima santunan berupa sembako dan tali asih dengan total nilai Rp52,5 juta.
Dukungan lain diberikan melalui program wirausaha MPSI senilai Rp750 juta. Bantuan ini mencakup pelatihan serta modal usaha untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat berbasis kewirausahaan.
Kemnaker juga menyiapkan langkah lanjutan melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, dengan pendekatan berbasis kebutuhan pascabencana. Program tersebut mencakup peningkatan keterampilan, penguatan produktivitas, hingga pengembangan kewirausahaan berkelanjutan.
Yassierli menekankan bahwa pemulihan ekonomi tidak bisa berhenti pada fase tanggap darurat. Diperlukan kesinambungan program agar masyarakat benar-benar pulih dan mampu berdiri secara mandiri.
“Bencana boleh meruntuhkan bangunan, tetapi tidak boleh meruntuhkan semangat. Ini momentum untuk bangkit lebih kuat,” tegasnya.
Sinergi lintas sektor pun menjadi kunci. Pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pelatihan, hingga komunitas lokal diharapkan mengambil peran dalam mempercepat pemulihan serta memperkuat kualitas sumber daya manusia di wilayah terdampak. (Nayla).
