Sorotan publik mengarah pada nama Muhammad Suryo, pengusaha rokok asal Madura dengan merek HS, yang telah dimintai keterangan oleh KPK. Pemeriksaan itu disebut berkaitan dengan pendalaman alur dugaan korupsi dalam pengurusan pita cukai, sektor yang selama ini rawan penyimpangan dan berpotensi merugikan keuangan negara.
Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar, menilai langkah KPK sejauh ini belum cukup untuk menjawab keresahan publik. Ia menegaskan, proses hukum tidak boleh sekadar menjadi formalitas administratif.
“Kami mendesak KPK untuk serius dan tidak tebang pilih. Jika memang ada dugaan aliran dana dalam jumlah besar, maka harus ditelusuri sampai ke akar-akarnya, termasuk kepada pihak-pihak yang sudah diperiksa,” kata Baihaki, Selasa, 7 April 2026.
Menurut dia, penegakan hukum dalam perkara ini akan menjadi indikator integritas aparat penegak hukum. Baihaki mengingatkan, praktik diskriminasi dalam penanganan kasus hanya akan memperkuat persepsi publik tentang lemahnya supremasi hukum di sektor strategis seperti cukai.
“Jangan sampai publik melihat ada perlakuan berbeda. Hukum harus berdiri tegak. Kalau memang ada keterlibatan, siapapun itu harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.
AMI memandang perkara ini berpotensi membuka tabir praktik lama yang diduga telah berlangsung sistematis. Dugaan mafia cukai, kata Baihaki, bukan sekadar persoalan individu, melainkan indikasi adanya jejaring yang lebih luas dan terstruktur.
“Ini momentum bagi KPK untuk membuktikan keberanian. Bongkar secara terang siapa saja yang bermain. Jangan sampai kasus ini berhenti di tengah jalan,” ucapnya.
Sebagai bentuk tekanan publik, AMI menyatakan siap mengawal jalannya proses hukum. Organisasi itu bahkan membuka kemungkinan mobilisasi massa apabila penanganan perkara dinilai tidak transparan.
“Kami tidak akan diam. Jika ada indikasi permainan atau perlindungan terhadap pihak tertentu, AMI siap turun langsung memastikan hukum tidak dipermainkan,” kata Baihaki.
Sementara itu, KPK masih melakukan pendalaman dengan memeriksa sejumlah pihak terkait dugaan korupsi di sektor cukai. Lembaga tersebut belum merinci konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang berpotensi ditetapkan sebagai tersangka. (Nay).
