Forum yang digelar Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Timur, Kamis (9/4/2026), itu bukan sekadar agenda koordinasi. Rakorda menjadi titik temu strategi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga mitra kerja dalam menyamakan arah kebijakan kependudukan.
Peserta yang hadir mencakup OPD KB, Bappeda kabupaten/kota, bagian organisasi daerah, hingga jajaran internal BKKBN. Sejumlah pejabat strategis juga didapuk sebagai narasumber untuk memperkuat sinkronisasi program.
Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Jawa Timur, Sukamto, menegaskan bahwa Rakorda kali ini difokuskan pada evaluasi capaian sekaligus percepatan implementasi program tahun berjalan.
“Ini bukan hanya evaluasi, tetapi juga penguatan langkah agar program 2026 berjalan lebih efektif dan berdampak langsung ke masyarakat,” ujarnya.
Hasilnya mulai terlihat. Total Fertility Rate (TFR) Jawa Timur telah mencapai angka 1,96. Sementara prevalensi stunting turun menjadi 14,7 persen, dari sebelumnya berada di atas 17 persen pada 2023.
Capaian tersebut disebut sebagai buah dari kolaborasi lintas sektor yang semakin solid. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan peta jalan pembangunan kependudukan sebagai panduan implementasi jangka panjang.
Tak hanya itu, BKKBN juga mengawal program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Fokusnya pada kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.
Penyaluran program melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi telah mencapai 64 persen. Di lapangan, 93.729 Tim Pendamping Keluarga bergerak aktif memastikan intervensi berjalan efektif, termasuk distribusi MBG.
Meski demikian, tantangan masih membayangi. Praktik pernikahan usia dini dinilai masih menjadi faktor pemicu stunting di sejumlah wilayah, terutama di kawasan Tapal Kuda dan Malang Raya.
“Penanganan stunting harus menyentuh akar masalah, tidak hanya soal gizi, tetapi juga faktor sosial seperti perkawinan dini,” tegas Sukamto.
Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdaprov Jawa Timur, Imam Hidayat, memastikan komitmen pemerintah daerah tetap selaras dengan kebijakan pusat.
Ia menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, terutama untuk wilayah yang masih membutuhkan pendampingan lebih intensif.
“Program harus berjalan searah. Koordinasi menjadi kunci agar intervensi tidak tumpang tindih dan lebih tepat sasaran,” katanya.
Sementara itu, Kepala DP3AK Jawa Timur, Sufi Agustini, menyebut penurunan stunting sebagai hasil kerja kolektif yang terus diperkuat melalui edukasi dan pendampingan keluarga.
Intervensi difokuskan pada peningkatan pemahaman pasangan usia subur, khususnya pada fase 1.000 hari pertama kehidupan yang menjadi periode krusial dalam mencegah stunting.
“Tahun ini angkanya sudah turun sekitar 14 persen. Upaya sosialisasi dan pendampingan akan terus diperluas,” ujarnya.
Rakorda ini juga menjadi ruang penguatan komitmen bersama agar program kependudukan dan pembangunan keluarga di Jawa Timur berjalan lebih terintegrasi dan adaptif terhadap tantangan di lapangan. (Nayla).
