Sidang strategis ini dihadiri 195 pimpinan dan anggota senat akademik dari 24 PTN-BH se-Indonesia.
Kehadiran ratusan pengambil kebijakan pendidikan tinggi tersebut menandai keseriusan dunia akademik dalam merespons dinamika regulasi pendidikan nasional yang tengah bergulir.
Sidang Paripurna MSA PTN-BH secara rutin dilaksanakan empat kali dalam setahun. Namun, sidang perdana 2026 ini dinilai memiliki bobot strategis lebih kuat karena secara khusus membahas harmonisasi Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dengan realitas dan kebutuhan pendidikan tinggi terkini.
Ketua MSA PTN-BH, Prof Dr Syafrizal Sy, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada UNAIR sebagai tuan rumah.
Ia menilai sidang kali ini menjadi awal yang kuat bagi agenda-agenda akademik nasional sepanjang tahun 2026.
“Tahun ini kita awali dengan sesuatu yang luar biasa. Dihadiri pembicara-pembicara yang tepat, yang harapannya mampu menghasilkan luaran dan dampak yang lebih besar dibandingkan sidang-sidang sebelumnya,” ujarnya.
Mengusung tema Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dengan Situasi Pendidikan Tinggi Terkini, sidang paripurna ini diarahkan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan sistem pendidikan nasional. Fokusnya tidak hanya pada aspek regulatif, tetapi juga pada prinsip kesejahteraan, keadilan, dan kemajuan bangsa.
Prof Syafrizal menegaskan, MSA PTN-BH memiliki peran strategis sebagai forum intelektual kolektif yang mampu menjembatani kepentingan akademik dengan arah kebijakan negara. Terlebih, PTN-BH berada pada posisi kunci dalam pengembangan inovasi, riset, dan tata kelola pendidikan tinggi nasional.
Lebih jauh, sidang paripurna ini juga menjadi ruang konsolidasi dan penguatan sinergi antar PTN-BH. Menurutnya, tantangan pendidikan tinggi ke depan tidak dapat dihadapi secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas institusi.
“Kami sebagai PTN-BH akan terus berdiskusi dan memperkuat sinergi antarperguruan tinggi negeri berbadan hukum se-Indonesia. Dari sana, kita bisa merumuskan langkah-langkah strategis dan memberikan masukan yang konstruktif,” katanya.
Ia berharap, hasil pembahasan dan rekomendasi Sidang Paripurna MSA PTN-BH di UNAIR ini dapat berkontribusi nyata dalam proses penyusunan undang-undang maupun kebijakan strategis pendidikan nasional. Dengan demikian, sistem pendidikan Indonesia tetap relevan, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan zaman.
“Insyaallah, melalui kerja keras dan pemikiran yang kita tuangkan hari ini, kita dapat memberikan kontribusi bermakna terhadap rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional yang sedang digodok,” pungkasnya. (Red).
