Acara ini menjadi ajang kolaborasi lintas sektor dalam mendukung program nasional "Indonesia Menuju Zero Over Dimension and Overload (ODOL)", yang menargetkan penghapusan praktik kendaraan melebihi kapasitas dimensi dan muatan secara nasional pada tahun ini.
Zero ODOL merupakan inisiatif pemerintah dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai upaya sistematis menekan kerusakan infrastruktur jalan, meningkatkan efisiensi logistik, serta menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. Praktik kendaraan ODOL selama ini diketahui menjadi penyebab utama ketiga isu tersebut.
Oleh karena itu, pendekatan strategis berupa edukasi, sosialisasi, penegakan hukum, serta normalisasi kendaraan terus diperkuat.
Diskusi dibuka langsung oleh Pelaksana Tugas Direktur Utama Jasa Raharja, Rubi Handojo, serta dimoderatori oleh Ketua Inisiatif Strategi Transportasi (Instran) Ki Darmaningtyas.
Turut hadir jajaran pejabat dari berbagai lembaga terkait, antara lain Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho, Direktur Lalu Lintas Jalan Ditjen Perhubungan Darat Rudi Irawan, Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono, serta perwakilan dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), kalangan akademisi, dan forum transportasi nasional.
Dalam sambutannya, Rubi Handojo menegaskan kesiapan Jasa Raharja untuk terlibat aktif dalam upaya peningkatan keselamatan transportasi nasional.
Ia menilai bahwa pertemuan semacam ini perlu ditindaklanjuti dengan aksi nyata di seluruh lini, baik melalui program internal maupun kolaborasi eksternal.
“Kami dari Jasa Raharja siap menerjemahkan hasil diskusi ini ke dalam langkah konkret yang mendukung terciptanya transportasi yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Semoga pertemuan hari ini membawa dampak yang signifikan terhadap keselamatan masyarakat dalam bertransportasi,” ujarnya.
Diskusi kemudian mengerucut pada berbagai tantangan implementasi Zero ODOL. Akademisi sekaligus perwakilan BPJT, Sonny Sulaksono Wibowo, menyoroti rendahnya pemahaman pengemudi terhadap teknis pengangkutan barang, termasuk barang berbahaya, yang belum diatur secara rinci dalam regulasi. Ia menilai perlunya road map yang jelas sebagai pedoman nasional.
“Tantangan utama ODOL terletak pada pengemudi. Rendahnya literasi mengenai pengemasan barang dan ketidakhadiran regulasi khusus terkait angkutan bahan berbahaya menjadi titik lemah. Edukasi dan tata kelola harus diperkuat sejak hulu,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ketua Forum Studi Transportasi antar Perguruan Tinggi (FSTPT), Andyka Kusuma, menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dan dampak sosial ekonomi. Ia menyoroti bahwa kerugian akibat kendaraan ODOL bukan sekadar biaya material, tetapi juga menyangkut beban sosial dan potensi kerugian produktivitas masyarakat.
“Biaya kecelakaan harus dihitung dalam spektrum yang lebih luas. Jika satu anggota keluarga usia produktif meninggal karena kecelakaan akibat ODOL, kerugian ekonominya bisa mencapai miliaran rupiah. Ini harus menjadi parameter penting dalam evaluasi kebijakan,” papar Andyka.
Menutup diskusi, moderator Ki Darmaningtyas mengusulkan penyusunan *buku putih* sebagai dokumentasi pemikiran lintas sektor untuk menjadi pedoman kolektif dalam penanganan kendaraan ODOL. Ia mengharapkan semua pemangku kepentingan dapat berkontribusi melalui tulisan dari sudut pandangnya masing-masing.
“Penting bagi kita menyusun buku putih sebagai langkah strategis. Ini bukan hanya dokumentasi, tetapi alat advokasi kebijakan yang menyeluruh. Dalam satu bulan ke depan, saya harap seluruh tulisan sudah terkumpul,” ujarnya.
Melalui forum ini, Jasa Raharja menegaskan posisinya sebagai entitas yang tidak hanya bertugas memberikan perlindungan dasar kepada korban kecelakaan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam penguatan keselamatan jalan secara nasional. Kolaborasi antara pemerintah, penegak hukum, akademisi, dan dunia usaha diyakini menjadi kunci sukses menuju sistem transportasi jalan yang lebih berkeselamatan dan berkelanjutan.
