Kudatuli Bukan Sekadar Sejarah, PDI Perjuangan Tulungagung Ingatkan Ancaman Kemunduran Demokrasi

KILAS JAVA KILAS JAVA , TULUNGAGUNG — Demokrasi tidak pernah berdiri di ruang hampa. Kebebasan menyampaikan pendapat, hak memilih pemimpin, hingga ruang bagi masyarakat mengawasi jalannya pemerintahan merupakan hasil dari proses politik yang panjang, penuh benturan, bahkan pengorbanan. Karena itu, sejarah tidak semestinya berhenti menjadi catatan masa lalu, melainkan menjadi cermin untuk membaca tantangan demokrasi hari ini.

Pesan tersebut mengemuka dalam Dialog Publik Peringatan Peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) yang digelar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung di Bento Kopi Tulungagung, Senin (27/7/2026). 

Mengangkat tema "JAS MERAH untuk Demokrasi Indonesia", forum ini tidak hanya mengenang peristiwa Kudatuli, tetapi juga mengajak publik mengkritisi arah demokrasi nasional di tengah meningkatnya tantangan terhadap kualitas partisipasi politik dan kebebasan sipil.

Ketua DPC PDI Perjuangan Tulungagung Erma Susanti, menegaskan bahwa Kudatuli tidak dapat dipersempit sebagai konflik internal Partai Demokrasi Indonesia antara kubu Megawati Soekarnoputri dan Suryadi. 

Menurutnya, peristiwa 27 Juli 1996 merupakan salah satu titik penting yang menunjukkan bagaimana kekuasaan negara ketika itu dapat menggunakan instrumen politik untuk mengendalikan kehidupan demokrasi.

"Kudatuli adalah catatan sejarah bangsa. Ketika demokrasi dilemahkan, yang menjadi korban bukan hanya partai politik, tetapi juga masyarakat yang kehilangan ruang untuk menyampaikan aspirasi," ujar Erma.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa demokrasi bukan hanya soal penyelenggaraan pemilu lima tahunan. Demokrasi juga ditentukan oleh terjaminnya kebebasan berpendapat, perlindungan terhadap hak-hak sipil, serta hadirnya ruang yang sehat bagi masyarakat untuk mengawasi kekuasaan tanpa tekanan maupun intimidasi.

Erma menilai, pembatasan kebebasan pada masa Orde Baru tidak hanya dirasakan kalangan politik, tetapi juga mahasiswa, buruh, petani, aktivis, hingga kelompok masyarakat kecil yang memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah saat itu. Karena itu, ia mengingatkan bahwa ruang demokrasi yang tersedia saat ini merupakan hasil perjuangan panjang yang tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang hadir dengan sendirinya.

Menurutnya, ancaman terhadap demokrasi saat ini memang tidak selalu hadir dalam bentuk represi yang kasatmata. Tantangan justru muncul melalui menurunnya kualitas literasi politik masyarakat, melemahnya partisipasi publik, menguatnya polarisasi, serta derasnya arus disinformasi yang berpotensi mengaburkan substansi demokrasi.

"Kebebasan yang ada hari ini harus dijaga. Demokrasi bisa mengalami kemunduran apabila masyarakat berhenti mengawasi jalannya kekuasaan dan melupakan sejarah," katanya.

Dalam forum tersebut, Erma juga menekankan pentingnya pendidikan politik sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi. Menurutnya, partai politik memiliki tanggung jawab tidak hanya mencari dukungan elektoral, tetapi juga membangun kesadaran warga mengenai konstitusi, hak-hak sipil, serta pentingnya pengawasan terhadap penyelenggara negara.

Dialog diikuti puluhan mahasiswa dan berbagai organisasi kepemudaan, di antaranya GMNI, PMII, GP Ansor, Fatayat NU, Pemuda Muhammadiyah, IPNU, IPPNU, HIMA, KMPPI, serta organisasi kepemudaan lainnya. 

Diskusi berlangsung dinamis dengan mengangkat berbagai isu, mulai dari kualitas demokrasi Indonesia, kebebasan berpendapat, hingga tantangan politik di era digital.

Forum tersebut menunjukkan bahwa demokrasi tidak cukup dijaga melalui prosedur konstitusional semata. Demokrasi membutuhkan warga negara yang kritis, berani menyampaikan pendapat, serta memiliki kesadaran untuk terus mengawasi penggunaan kekuasaan agar tetap berjalan sesuai prinsip negara hukum.

Peringatan Kudatuli tahun ini juga menjadi pengingat bahwa sejarah memiliki fungsi lebih dari sekadar mengenang masa lalu. Di tengah menguatnya polarisasi politik, banjir informasi digital, dan menurunnya kepercayaan publik. (David).