Kepala BGN: SPPG Harus Kerja Pakai Hati, Dugaan Keracunan MBG Jadi Alarm Evaluasi

KILAS JAVA, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, meminta seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pengawas gizi, pengawas keuangan, serta relawan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mengedepankan tanggung jawab moral dalam menjalankan tugas. Menurutnya, keberhasilan program nasional tersebut tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap prosedur operasional, tetapi juga oleh integritas dan kepedulian setiap petugas terhadap keselamatan para penerima manfaat.

Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, menegaskan bahwa Program MBG merupakan amanah negara untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok rentan lainnya. Karena itu, setiap makanan yang disajikan harus dipastikan aman dikonsumsi, memenuhi standar gizi, dan diproses dengan pengawasan yang ketat.

"Bekerja bukan hanya mencari uang atau sekadar memberikan makanan. Yang paling penting adalah memastikan makanan yang diberikan benar-benar layak untuk dikonsumsi," ujar Sudaryono saat melakukan inspeksi mendadak di Bogor, Jumat (24/7/2026).

Ia menjelaskan bahwa seluruh petugas tetap wajib menjalankan standar operasional prosedur (SOP), petunjuk pelaksanaan (juklak), dan petunjuk teknis (juknis). Namun, menurut dia, kepatuhan terhadap aturan perlu disertai penggunaan akal sehat dan kepekaan dalam menilai kualitas makanan sebelum didistribusikan kepada masyarakat.

"Juklak, juknis, dan SOP harus tetap dilaksanakan. Tetapi lebih dari itu, lihat dengan common sense, gunakan hati, dan akal sehat," katanya.

Sudaryono juga meminta seluruh Kepala SPPG di berbagai daerah aktif menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi kepada mitra maupun yayasan pengelola. Komunikasi yang terbuka dinilai penting agar setiap kekurangan dapat segera diperbaiki sebelum berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurut dia, Badan Gizi Nasional akan terus melakukan pembinaan dan evaluasi apabila ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan Program MBG. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjaga konsistensi mutu layanan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap program strategis pemerintah tersebut.

Pernyataan Kepala BGN tersebut mendapat perhatian dari Pimpinan Umum Media Siber Nusantara ID (MSN ID), Joe Sidjabat. Aktivis kesehatan yang akrab disapa Bung Joe itu menilai arahan agar seluruh petugas bekerja dengan hati merupakan langkah yang tepat, namun implementasinya harus terlihat secara nyata di lapangan.

"Pesan Kepala BGN sangat baik dan patut diapresiasi. Namun yang lebih penting adalah implementasinya di lapangan. Jangan sampai ada masyarakat, khususnya anak-anak sebagai penerima manfaat Program MBG, yang merasa diabaikan ketika muncul persoalan," ujar Joe.

Ia menyoroti polemik dugaan keracunan makanan yang terjadi di dua sekolah dalam wilayah kerja SPPG Lalang Sunggal, Sumatera Utara. Menurutnya, setiap dugaan gangguan kesehatan yang dialami penerima manfaat harus ditangani secara cepat, terbuka, dan mengedepankan empati kepada siswa maupun orang tua.

Joe berharap Kepala SPPG Lalang Sunggal, Yopi, menunjukkan sikap proaktif dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat sembari menunggu hasil pemeriksaan dari instansi yang berwenang. Transparansi, menurut dia, menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap Program MBG.

"Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah kehadiran dan rasa tanggung jawab. Jangan sampai muncul kesan seolah-olah ada pihak yang menghindari komunikasi di tengah keresahan orang tua murid. Apabila memang tidak ada kesalahan, sampaikan secara terbuka berdasarkan fakta dan hasil pemeriksaan. Sebaliknya, jika ditemukan kekurangan, lakukan evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang," kata Joe.

Ia juga mendorong Badan Gizi Nasional bersama pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap SPPG yang menjadi perhatian masyarakat. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap tahapan penyediaan makanan, mulai dari pengolahan, distribusi, hingga pengawasan kualitas, berjalan sesuai standar sehingga hak masyarakat memperoleh makanan bergizi yang aman dan berkualitas tetap terjamin. (Red).