Indonesia-Turki Sepakati Joint Action Plan Ketenagakerjaan 2026–2027, Fokus Vokasi dan Digitalisasi

KILAS JAVA, JAKARTA – Pemerintah Indonesia dan Republik Turki memasuki babak baru kerja sama bilateral di bidang ketenagakerjaan. Kedua negara menyepakati Joint Action Plan 2026–2027 sebagai peta jalan kolaborasi yang diarahkan untuk memperkuat kebijakan pasar kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong transformasi sistem pelatihan vokasi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan industri.

Kesepakatan itu dicapai dalam The First Joint Working Commission (JWC) yang berlangsung di Jakarta, Jumat (24/7/2026). Pertemuan tersebut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli dan Menteri Perburuhan dan Jaminan Sosial Republik Turki Vedat Işıkhan.

Agenda itu ditandai dengan penandatanganan Protocol of the First Joint Working Commission. Dokumen tersebut menjadi langkah implementasi dari Memorandum of Understanding (MoU) on Cooperation in the Field of Labour yang telah disepakati kedua negara pada 22 November 2023 di Baku, Azerbaijan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan Joint Working Commission merupakan instrumen penting untuk mengubah komitmen diplomatik menjadi agenda kerja yang dapat diukur dan memberikan manfaat nyata bagi kedua negara.

"Saya meyakini bahwa kolaborasi yang semakin erat antara Indonesia dan Turki tidak hanya memberikan manfaat bagi kedua negara, tetapi juga menjadi kontribusi nyata dalam menghadirkan solusi atas berbagai tantangan ketenagakerjaan global, demi membangun pasar kerja yang lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat," kata Yassierli.

Dalam dokumen Joint Action Plan 2026–2027, kedua negara menyepakati sejumlah bidang prioritas. Di antaranya pengembangan kebijakan pasar kerja, digitalisasi layanan ketenagakerjaan, penguatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), hingga pengembangan proyek kerja sama internasional yang mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan.

Menurut Yassierli, implementasi setiap agenda kerja akan menjadi tolok ukur efektivitas hubungan bilateral Indonesia dan Turki di sektor ketenagakerjaan. 

Program-program tersebut diharapkan mampu memperkuat kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kapasitas institusi ketenagakerjaan, serta memperluas manfaat bagi pekerja di kedua negara.

"Keberhasilan implementasi setiap kegiatan akan menjadi indikator nyata dari keberhasilan kerja sama bilateral kita, sekaligus memberikan dampak konkret bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, serta kesejahteraan pekerja di kedua negara," ujarnya.

Salah satu agenda yang mendapat perhatian dalam pertemuan itu ialah rencana Indonesia mempelajari Model Factory yang dikembangkan Turki. 

Pemerintah menilai pendekatan tersebut relevan untuk mendukung transformasi balai pelatihan vokasi menjadi pusat pengembangan kompetensi yang lebih responsif terhadap perubahan industri.

Ketertarikan Indonesia terhadap konsep tersebut berawal dari paparan Pemerintah Turki pada Konferensi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tahun 2025. 

Model Factory di Turki tidak hanya berfungsi sebagai pusat pelatihan tenaga kerja, tetapi juga menjadi pusat konsultasi bagi usaha kecil dan menengah (UKM) dalam menerapkan prinsip lean production atau sistem produksi yang menekankan efisiensi dan pengurangan pemborosan.

Melalui forum Joint Working Commission, Indonesia mengusulkan kerja sama yang lebih luas dalam bentuk pertukaran pengetahuan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga penguatan fungsi balai pelatihan vokasi agar mampu mendampingi pelaku usaha menghadapi tantangan transformasi industri.

"Indonesia melihat pengalaman sukses Turki dalam pengembangan Model Factory sebagai peluang emas untuk mengakselerasi transformasi balai pelatihan vokasi yang kita miliki. Kami ingin memperluas ruang lingkup kerja sama ini, khususnya dalam mentransfer prinsip dan metode Model Factory agar balai pelatihan kita dapat berperan ganda: mencetak SDM unggul sekaligus mendampingi UKM lokal tumbuh lebih efisien," kata Yassierli. (Nayla).