Dalam ajang edukasi hukum tersebut, booth Polri meraih predikat Juara Terbaik 3 setelah mencatat 956 pengunjung selama kegiatan berlangsung.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Pelaksana Tugas Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI, Dr. Sobandi, pada sesi penutupan. Adapun Juara Terbaik 1 diraih Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung dan Juara Terbaik 2 oleh Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Tjahyono Saputro mengatakan, keikutsertaan Polri merupakan bentuk konsistensi dukungan terhadap agenda literasi hukum yang rutin diselenggarakan Mahkamah Agung.
“Ini adalah partisipasi Polri dalam rangka memeriahkan Kampung Hukum yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Kami selalu berpartisipasi setiap tahun dalam kegiatan tersebut,” ujar Tjahyono.
Pada pameran tahun ini, Polri menghadirkan enam satuan kerja di lingkungan Mabes Polri, yakni Bareskrim, Baintelkam, Korlantas, Divhumas, Divpropam, dan Divkum.
Setiap satuan kerja menampilkan inovasi layanan serta program unggulan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Bareskrim memperkenalkan pendekatan restorative justice serta edukasi penanganan tindak pidana narkotika. Baintelkam menghadirkan layanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK.
Korlantas membuka layanan sosialisasi masa berlaku dan perpanjangan surat izin mengemudi, lengkap dengan kendaraan SIM keliling yang memungkinkan masyarakat memperpanjang SIM A dan C secara langsung di lokasi pameran.
Divisi Hukum menyosialisasikan pembaruan regulasi, termasuk KUHP dan KUHAP terbaru, sementara Divpropam membuka kanal pengaduan masyarakat berbasis media sosial. Adapun Divhumas menyediakan layanan informasi publik sekaligus menjelaskan berbagai program strategis Polri.
Menurut Tjahyono, pendekatan yang digunakan tidak semata informatif, melainkan juga edukatif dan partisipatif. Sosialisasi dikemas melalui permainan interaktif dan gim edukasi, sehingga menarik minat pengunjung dari berbagai kalangan.
“Tujuannya adalah untuk menyosialisasikan kinerja dan layanan Polri agar masyarakat memahami kompetensi serta tugas yang kami jalankan. Dengan adanya stand Polri, masyarakat bisa mengetahui tugas pokok dan layanan yang tersedia,” katanya.
Ia menambahkan, keterlibatan Polri dalam ruang publik semacam ini menjadi bagian dari upaya membangun transparansi sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat. Dukungan publik, menurut dia, merupakan prasyarat penting bagi peningkatan kualitas pelayanan institusi.
“Kami berharap adanya partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap tugas Polri ke depan, sehingga Polri dapat menjadi pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat yang lebih baik,” ujarnya.
Pameran Kampung Hukum sendiri dirancang sebagai ruang interaksi antara lembaga penegak hukum dan masyarakat. Melalui pendekatan terbuka dan komunikatif, forum ini berupaya mendekatkan pemahaman hukum sekaligus memperlihatkan transformasi layanan publik yang terus dikembangkan oleh institusi negara.
Antusiasme terhadap booth Polri menunjukkan bahwa literasi hukum dan akses layanan publik tetap menjadi kebutuhan yang relevan.
Di tengah tuntutan reformasi birokrasi dan transparansi, kehadiran institusi penegak hukum di ruang edukasi publik menjadi indikator penting perubahan cara berinteraksi dengan warga negara. (Red).
