Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut pencapaian tersebut bukan sekadar pengakuan administratif, melainkan bagian dari transformasi kelembagaan yang tengah dijalankan Kemnaker. Menurutnya, penguatan integritas harus menjadi fondasi utama dalam setiap proses kerja dan pelayanan publik.
“Pencapaian ini menjadi momentum untuk terus memperkuat budaya kerja yang transparan, kolaboratif, berkinerja, dan beretika. Integritas tidak boleh berhenti sebagai slogan atau nilai normatif, tetapi harus tercermin dalam setiap tindakan dan keputusan organisasi,” ujar Yassierli saat penyerahan Sertifikat SMAP di Jakarta, Rabu (24/6).
Sebagai langkah lanjutan, Kemnaker mengintegrasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dengan Sistem Kendali Kecurangan (SIKENCUR). Integrasi tersebut dirancang untuk memperkuat mekanisme pengawasan internal sekaligus mengurangi berbagai potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian.
Menurut Yassierli, kedua sistem tersebut memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem kerja yang sehat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Implementasinya dilakukan secara menyeluruh pada seluruh tahapan proses bisnis organisasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, pelaporan, hingga evaluasi kinerja.
“SMAP dan SIKENCUR bukan sekadar perangkat formalitas. Keduanya menjadi fondasi untuk memastikan setiap proses birokrasi berjalan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik yang berpotensi merugikan institusi maupun masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Yassierli mengapresiasi seluruh jajaran yang terlibat dalam proses sertifikasi. Namun demikian, ia menegaskan bahwa esensi utama dari pencapaian tersebut terletak pada perubahan pola pikir serta budaya kerja yang tumbuh di lingkungan organisasi.
Menurut dia, sistem integritas yang kuat tidak hanya bermanfaat bagi institusi, tetapi juga memberikan perlindungan bagi pegawai yang menjalankan tugas secara profesional dan sesuai aturan.
“Yang jauh lebih penting dari sertifikat adalah perubahan mindset dan budaya kerja yang tercipta. Ketika sistem integritas berjalan dengan baik, maka pegawai yang bekerja secara benar akan mendapatkan perlindungan,” tegasnya.
Kemnaker juga berencana memperluas implementasi praktik baik SMAP dan SIKENCUR ke berbagai satuan kerja secara bertahap. Seluruh proses, pengalaman, serta pembelajaran yang diperoleh selama implementasi akan didokumentasikan sebagai basis pengembangan sistem pengawasan yang lebih efektif dan terintegrasi pada masa mendatang.
“Pengalaman selama proses ini perlu dicatat dan didokumentasikan dengan baik agar menjadi referensi untuk penyempurnaan sistem pengawasan yang semakin kuat dan adaptif,” ujarnya.
Apresiasi atas capaian tersebut datang dari berbagai pihak. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aminuddin, menilai keberhasilan Kemnaker memperoleh sertifikasi ISO 37001:2025 menunjukkan keseriusan institusi dalam membangun tata kelola yang bersih dan berintegritas.
Menurutnya, penerapan sistem anti penyuapan merupakan langkah konkret dalam memperkuat pencegahan korupsi melalui pendekatan sistemik yang berkelanjutan.
“Raihan ini bukan sekadar pemenuhan standar administrasi, tetapi merupakan wujud nyata transformasi budaya kerja yang berintegritas,” kata Aminuddin.
Senada dengan itu, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara III, Dede Sukarjo, menilai implementasi sistem pencegahan korupsi dan anti-penyuapan yang dijalankan secara konsisten akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ia menegaskan bahwa penguatan integritas, transparansi, dan efektivitas pengawasan merupakan elemen penting dalam menciptakan tata kelola sektor publik yang berkualitas. Karena itu, keberhasilan Kemnaker dinilai dapat menjadi contoh bagi kementerian maupun lembaga pemerintah lainnya dalam memperkuat upaya mitigasi risiko penyuapan dan pengendalian internal organisasi.
“Saya berharap pencapaian Kemnaker dapat menjadi praktik baik yang menginspirasi kementerian dan lembaga lain dalam memperkuat langkah pencegahan risiko penyuapan serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” ujar Dede. (Nayla).
