Forum tahunan yang diselenggarakan International Labour Organization (ILO) itu mempertemukan unsur pemerintah, pekerja, dan pengusaha dari berbagai negara guna membahas berbagai isu ketenagakerjaan yang berkembang di tingkat internasional. Di tengah percepatan digitalisasi, perubahan pola hubungan kerja, hingga tantangan ekonomi global, Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.
Menaker Yassierli menegaskan bahwa partisipasi Indonesia dalam ILC ke-114 merupakan bagian dari upaya memperkuat ekosistem ketenagakerjaan nasional yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.
“Indonesia hadir untuk membawa suara ketenagakerjaan nasional. Perubahan dunia kerja harus kita kelola agar pekerja tetap terlindungi, kesempatan kerja semakin terbuka, dunia usaha tetap berjalan, dan investasi tetap terjaga,” ujar Yassierli, Minggu (7/6).
Menurutnya, berbagai isu yang dibahas dalam konferensi tersebut memiliki dampak langsung terhadap masa depan tenaga kerja Indonesia. Mulai dari perlindungan pekerja perempuan, hak-hak pekerja pada platform digital, penguatan hubungan industrial, hingga penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.
Tahun ini, ILC mengangkat tema Navigating Change Through Inclusive Social Dialogue. Tema tersebut menekankan pentingnya dialog sosial yang inklusif, representatif, dan berorientasi pada hasil sebagai instrumen utama dalam mengelola perubahan dunia kerja yang semakin dinamis.
Bagi Indonesia, pendekatan dialog sosial dinilai menjadi fondasi penting dalam menghadapi berbagai tantangan ketenagakerjaan. Perkembangan ekonomi digital, meningkatnya jumlah pekerja berbasis platform, perubahan struktur industri, hingga tekanan ekonomi global menuntut adanya komunikasi yang konstruktif antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha.
“Dalam situasi global yang penuh tantangan, dialog sosial menjadi kunci. Pekerja, pengusaha, dan pemerintah harus terus membangun komunikasi yang konstruktif agar hubungan industrial tetap kondusif dan keberlangsungan usaha tetap terjaga,” kata Yassierli.
Pada forum tersebut, Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah isu strategis. Di antaranya perlindungan hak-hak pekerja platform digital yang jumlahnya terus meningkat, penguatan kesetaraan gender di lingkungan kerja, perlindungan pekerja perempuan, serta penguatan mekanisme dialog sosial dan kerja sama tripartit.
Selain itu, Indonesia juga menyatakan dukungan terhadap upaya penguatan partisipasi Palestina dalam berbagai agenda dan forum ILO. Sikap tersebut mencerminkan komitmen Indonesia terhadap prinsip inklusivitas dan solidaritas internasional dalam isu ketenagakerjaan global.
Kepala Biro Kerja Sama Kementerian Ketenagakerjaan M. Arif Hidayat menjelaskan bahwa selama rangkaian ILC ke-114, Menaker dijadwalkan menyampaikan Pernyataan Nasional Indonesia dalam Sidang Pleno ILC. Pernyataan tersebut akan menjadi sarana untuk menyampaikan arah kebijakan ketenagakerjaan nasional sekaligus pandangan Indonesia terhadap berbagai tantangan dunia kerja masa depan.
Selain menghadiri sidang pleno, Menaker juga dijadwalkan mengikuti Asia Pacific Group (ASPAG) Labour Ministers’ Meeting yang mempertemukan para menteri ketenagakerjaan dari kawasan Asia-Pasifik guna membahas isu-isu ketenagakerjaan regional dan memperkuat kerja sama antarnegara.
Agenda penting lainnya adalah penyerahan instrumen asli ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 tentang Pekerjaan dalam Sektor Penangkapan Ikan kepada Direktur Jenderal ILO. Langkah tersebut menandai komitmen Indonesia dalam memperkuat perlindungan pekerja di sektor perikanan, termasuk menjamin standar kerja yang layak dan perlindungan hak-hak dasar para pekerja yang selama ini bekerja di salah satu sektor dengan tingkat risiko tinggi.
Partisipasi aktif Indonesia dalam ILC ke-114 menunjukkan keseriusan pemerintah untuk terus mengambil peran dalam pembentukan kebijakan ketenagakerjaan global. Di tengah perubahan lanskap dunia kerja yang semakin cepat, Indonesia berupaya memastikan bahwa agenda pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan peningkatan kualitas perlindungan pekerja, perluasan kesempatan kerja, serta terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan produktif.(Nayla).
