Komitmen tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam Sidang Pleno Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference/ILC) ke-114 yang digelar di Jenewa, Swiss.
Dalam forum yang dihadiri para pemangku kepentingan ketenagakerjaan dunia itu, Yassierli memaparkan berbagai program strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan tenaga kerja masa depan yang adaptif, produktif, dan terlindungi.
“Perubahan teknologi tidak boleh membuat pekerja tertinggal. Karena itu, Indonesia menyiapkan keterampilan, memperluas peluang kerja, dan memperkuat pelindungan pekerja agar masyarakat tetap memiliki masa depan kerja yang layak,” ujar Yassierli, Selasa (8/6).
Menurut dia, perubahan lanskap ketenagakerjaan akibat digitalisasi dan otomatisasi telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari cara mencari pekerjaan, pola hubungan kerja, hingga tuntutan kompetensi yang dibutuhkan industri. Karena itu, penguatan keterampilan menjadi agenda utama untuk memastikan tenaga kerja Indonesia mampu beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang terus berubah.
Pemerintah, lanjut Yassierli, menempatkan pengembangan keterampilan tenaga kerja sebagai prioritas nasional. Salah satu instrumen yang dijalankan adalah Program Pemagangan Nasional yang menyasar lulusan perguruan tinggi agar memperoleh pengalaman kerja langsung di dunia industri selama enam bulan dengan dukungan uang saku dari pemerintah.
Program tersebut tercatat telah menjangkau sekitar 100 ribu peserta pada tahun lalu. Tahun ini, pemerintah menargetkan jumlah peserta meningkat menjadi 150 ribu orang. Selain itu, pemerintah juga menggelar Program Pelatihan Vokasi Nasional bagi lulusan sekolah menengah atas dan sederajat dengan target mencapai 300 ribu peserta.
Yassierli menegaskan, seluruh program pengembangan kompetensi tersebut dirancang dengan prinsip inklusivitas. Kesempatan yang sama diberikan kepada perempuan, penyandang disabilitas, serta masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dan kawasan perbatasan.
Selain peningkatan keterampilan, pemerintah juga menaruh perhatian besar terhadap penciptaan lapangan kerja. Dalam pidatonya, Yassierli menjelaskan sejumlah program prioritas nasional yang diproyeksikan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.
Program-program tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis, Kampung Nelayan Merah Putih, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pengembangan Food Estate, serta berbagai proyek hilirisasi industri yang menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional.
Menurut Yassierli, masa depan ketenagakerjaan tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan negara dalam memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pekerjaan yang layak, keterampilan yang relevan, dan sistem pelindungan yang memadai.
Dalam aspek pelindungan pekerja, Indonesia menunjukkan langkah konkret melalui penyampaian instrumen ratifikasi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Nomor 188 tentang Pekerjaan dalam Sektor Penangkapan Ikan. Ratifikasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat standar kerja layak, keselamatan kerja, serta perlindungan kesehatan bagi pekerja sektor perikanan, termasuk awak kapal penangkap ikan.
Indonesia juga terus mempercepat penyusunan kebijakan nasional bagi pekerja platform digital yang jumlahnya terus meningkat seiring perkembangan ekonomi berbasis aplikasi. Pemerintah memandang perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja platform sebagai bagian penting dari respons terhadap perubahan pola hubungan kerja di era digital.
Upaya tersebut diperkuat melalui mekanisme dialog sosial yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dalam Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional. Forum tersebut menjadi ruang kolaborasi dalam penyusunan regulasi ketenagakerjaan, peningkatan produktivitas, penguatan keselamatan dan kesehatan kerja, serta pengembangan pelatihan vokasi.
Dalam forum internasional itu, Yassierli juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk memperluas kerja sama dengan ILO dan berbagai mitra global. Kerja sama tersebut mencakup pengembangan kurikulum pelatihan vokasi, pembangunan pusat pelatihan bagi penyandang disabilitas, hingga program peningkatan kapasitas bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja maupun kelompok rentan lainnya.
Pada kesempatan yang sama, Indonesia kembali menegaskan komitmennya terhadap prinsip keadilan sosial global dengan menyatakan dukungan kepada rakyat Palestina. Pemerintah Indonesia terus mendukung ILO Emergency Response Programme yang bertujuan memulihkan kesempatan kerja, mata pencaharian, dan kelembagaan ketenagakerjaan di wilayah Arab yang diduduki.
“Indonesia siap bekerja sama dengan ILO dan seluruh pemangku kepentingan untuk memajukan kerja layak, keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama. Bersama-sama, kita membangun masa depan kerja yang menghormati martabat pekerja,” tegas Yassierli di hadapan delegasi negara-negara anggota ILO.
