Kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi tenaga kerja sektor energi agar lebih terstandar, aman, dan siap menghadapi tuntutan operasional di lapangan.
“Yang kita jaga bukan hanya kompetensi di atas kertas, tapi keselamatan dan kualitas layanan di lapangan. Kalau pelatihan dibuat relevan, terukur, dan terhubung dengan kebutuhan industri, dampaknya terasa yaitu pekerja lebih terlindungi dan layanan kepada masyarakat lebih profesional,” ujar Cris dalam keterangan pers Biro Humas, Minggu (1/3/2026).
Audiensi tersebut menjadi bagian dari strategi memperkuat link and match antara pelatihan vokasi dan kebutuhan dunia kerja. Sektor energi dinilai memiliki karakteristik risiko tinggi sehingga memerlukan standar keselamatan dan pelayanan yang konsisten.
Dalam pembahasan, terdapat dua ruang kolaborasi utama. Pertama, pemanfaatan fasilitas BBPVP/BPVP sebagai lokasi pelatihan HSE bagi pekerja Third Party Contract (TPC) Pertamina.
Pelatihan HSE diposisikan sebagai kebutuhan fundamental untuk memperkuat standar keselamatan kerja sekaligus mendorong standardisasi kompetensi melalui fasilitas pelatihan pemerintah yang tersebar lintas wilayah.
Menurut Cris, semakin baik kompetensi HSE yang dimiliki pekerja, semakin kecil ruang bagi kelalaian yang berujung pada kecelakaan kerja, gangguan operasional, maupun risiko lain yang berdampak langsung pada pekerja dan keluarganya.
“Dengan pelatihan vokasi yang lebih terstruktur dan bisa dijalankan di berbagai BBPVP/BPVP, pekerja bisa mengikuti pelatihan lebih dekat dengan domisilinya,” katanya.
Ruang kolaborasi kedua menyasar pelatihan operator SPBU melalui Program Energy Service Academy (ESA) yang digagas PCU. Program ini dirancang untuk mencetak operator SPBU yang profesional, kompeten, dan siap kerja.
Dampaknya bersinggungan langsung dengan masyarakat. Standar pelayanan di SPBU diharapkan menjadi lebih seragam, prosedur kerja lebih tertib, dan kualitas layanan ditopang oleh sumber daya manusia yang telah terlatih sesuai standar industri.
Dari sisi kapasitas nasional, Cris memaparkan kesiapan ekosistem pelatihan vokasi di bawah Direktorat Jenderal Binalavotas. Hingga Desember 2025, tercatat ribuan program pelatihan tersedia dalam sistem SIAPkerja serta puluhan ribu skema sertifikasi yang dapat diakses.
Ekosistem ini didukung jejaring Balai Latihan Kerja (BLK) pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, BLK komunitas, serta sebaran BPVP dan satuan pelayanan di berbagai wilayah Indonesia.
Infrastruktur tersebut menjadi fondasi agar kolaborasi tidak terpusat di satu daerah, melainkan dapat diperluas secara bertahap sesuai kebutuhan industri dan ketersediaan fasilitas.
Sebagai tindak lanjut, Kemnaker dan PCU akan melanjutkan pembahasan teknis mencakup model pelatihan, kebutuhan sarana-prasarana, skema pelaksanaan, hingga opsi kerja sama berkelanjutan. Penyusunan dokumen kerja sama akan mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk pedoman sesuai Permenaker Nomor 19 Tahun 2024, guna memastikan proses berjalan tertib dan akuntabel. (Nay).
