Kegiatan tahunan tersebut menjadi forum strategis bagi para pemangku kepentingan untuk meninjau kinerja pelayanan Kesamsatan nasional, sekaligus merumuskan arah kebijakan dan inovasi ke depan. Sebagai salah satu mitra utama dalam sistem administrasi terpadu, Jasa Raharja menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara Polri, Bapenda, dan Jasa Raharja dalam menghadirkan layanan publik yang modern, cepat, dan inklusif.
Plt. Direktur Utama Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana, menegaskan bahwa keberadaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan bentuk nyata sinergi antarinstansi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“SAMSAT merupakan wujud kolaborasi yang baik antara Polri, Bapenda, dan Jasa Raharja dalam memberikan pelayanan publik. Saat ini, terdapat 2.125 Kantor Bersama Samsat di seluruh Indonesia yang melayani registrasi kendaraan, pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta pengutipan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ),” ujar Dewi.
Dewi juga menyoroti hasil survei terhadap lebih dari 40 ribu wajib pajak yang menunjukkan bahwa kemampuan finansial masih menjadi kendala utama dalam kepatuhan pembayaran PKB dan SWDKLLJ. Menurutnya, kondisi ini memerlukan langkah kolaboratif antarinstansi untuk menghadirkan kebijakan yang lebih adaptif dan mendorong kepatuhan secara sukarela.
Berdasarkan data hingga Oktober 2025, tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran PKB dan SWDKLLJ tercatat sebesar 53,41 persen dari potensi keseluruhan. Di sisi lain, transformasi digital menunjukkan perkembangan positif, dengan peningkatan transaksi melalui Samsat Online sebesar 22,22 persen, dan pertumbuhan penggunaan aplikasi SIGNAL mencapai 26,56 persen secara tahunan (year on year).
Kakorlantas Polri, Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., dalam kesempatan yang sama, menegaskan pentingnya penyederhanaan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor.
“Hari ini kita memiliki semangat yang sama, yaitu bagaimana membayar pajak dapat semudah membeli pulsa. Ini adalah wujud integrasi pelayanan Samsat yang juga ditopang oleh transformasi penegakan hukum melalui sistem ETLE. Saat ini, 95 persen penegakan hukum dilakukan secara elektronik dan hanya 5 persen yang masih dilakukan secara manual,” tegas Agus.
Ia menambahkan, melalui rapat koordinasi dan teknis ini diharapkan seluruh pihak dapat mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. “Inilah semangat kebersamaan yang menjadi esensi kegiatan Anev dan Rakernis, di mana Polri, Korlantas, Samsat, dan Jasa Raharja bersatu dalam visi pelayanan publik yang lebih baik,” tambahnya.
Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan sinergi antarinstansi, Jasa Raharja turut memberikan penghargaan kepada sejumlah Polda terbaik dalam pelaksanaan program kerja Kesamsatan.
Penghargaan tersebut mencakup kategori Peningkatan Keterisian Data, Digitalisasi Pembayaran Samsat, Sosialisasi Kesamsatan, hingga Pelopor Implementasi Penghapusan Regident Ranmor.
“Kami berharap penghargaan ini menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran untuk terus berinovasi, memperkuat kolaborasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat,” ujar Dewi.
Kehadiran Jasa Raharja dalam kegiatan Anev Regident 2025 mencerminkan komitmen perusahaan untuk terus berperan aktif dalam memperkuat sinergi lintas sektor. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mempercepat transformasi layanan publik yang terintegrasi dan berorientasi pada masyarakat.
Melalui kemitraan strategis dengan Polri, Bapenda, dan seluruh pemangku kepentingan, Jasa Raharja berupaya mewujudkan pelayanan Kesamsatan yang modern, profesional, serta dipercaya oleh masyarakat Indonesia.
