Pesan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja ke Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (BBK3) Jakarta, Selasa (14/4/2026). Dalam arahannya, Yassierli menuntut peran lebih progresif dari jajaran Balai K3 sebagai garda depan dalam mencegah kecelakaan kerja.
Menurutnya, pendekatan reaktif yang selama ini dominan harus segera ditinggalkan. Upaya pelindungan pekerja, kata dia, harus dimulai dari hulu melalui langkah promotif dan preventif yang terstruktur serta berkelanjutan.
Ia menegaskan, fungsi pengawasan dan edukasi perlu diperkuat secara masif agar potensi risiko di tempat kerja dapat diidentifikasi sejak dini. Dengan demikian, angka kecelakaan kerja, khususnya yang berujung fatalitas, dapat ditekan secara signifikan.
Yassierli memandang, penguatan Balai K3 tidak bisa dilepaskan dari urgensi membangun sistem pelindungan kerja yang kredibel. Setiap insiden kerja bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga berimbas pada stabilitas keluarga pekerja serta tingkat kepercayaan publik terhadap sistem ketenagakerjaan nasional.
Dalam konteks tersebut, Balai K3 diharapkan tidak sekadar menjalankan fungsi teknis administratif. Lebih dari itu, institusi ini harus mampu membaca dinamika risiko, membangun budaya keselamatan, serta menjadi pusat penguatan strategi pencegahan di lapangan.
Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, kata dia, tidak dapat bekerja sendiri dalam menekan angka kecelakaan kerja. Sinergi dengan sektor swasta, termasuk Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3), menjadi elemen kunci dalam menciptakan ekosistem K3 yang solid.
Dalam pandangannya, PJK3 bukanlah kompetitor, melainkan mitra strategis yang memiliki peran signifikan dalam memperluas jangkauan implementasi standar keselamatan kerja di berbagai sektor industri.
Selain itu, Yassierli menekankan perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Balai K3. Ia menilai, kompetensi pegawai tidak cukup berhenti pada aspek teknis, tetapi harus berkembang ke arah manajerial dan analitis.
Kemampuan dalam mengelola data statistik, misalnya, dinilai krusial untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti. Dengan penguasaan tersebut, setiap temuan di lapangan dapat diolah menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih presisi.
Lebih jauh, ia mendorong para penguji K3 agar memiliki perspektif yang lebih komprehensif. Penguasaan terhadap budaya K3, Sistem Manajemen K3 (SMK3), serta manajemen risiko disebut sebagai prasyarat untuk menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis.
Perhatian juga diberikan kepada pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Mulai dari instruktur, pengawas ketenagakerjaan, hingga mediator hubungan industrial, diminta untuk terus beradaptasi seiring peningkatan jenjang karier.
Yassierli menilai, transformasi peran menjadi keniscayaan. Semakin tinggi posisi seseorang, orientasi kerja harus bergeser ke ranah manajerial dan perumusan kebijakan, bukan semata-mata berkutat pada aspek teknis operasional. (Nayla).
