Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya penyelarasan kebijakan nasional dan daerah terkait pengelolaan pajak kendaraan bermotor.
Audiensi yang diinisiasi oleh Pembina Samsat Nasional ini membahas sejumlah kebijakan yang telah dan akan diterapkan di DKI Jakarta, termasuk rencana pemberian insentif bagi wajib pajak yang patuh serta penghapusan pajak progresif guna meningkatkan ketertiban administrasi dan akurasi data kendaraan.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., menekankan pentingnya penerapan insentif sebagai bentuk keadilan fiskal.
"Insentif diberikan kepada yang taat, namun tidak berlaku bagi yang melanggar. Ini untuk menumbuhkan kepatuhan," ujarnya.
Ia juga mendorong masyarakat agar segera melakukan balik nama kendaraan untuk memastikan kepemilikan yang sah, seiring dengan telah dihapusnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke-2 (BBN2) di sejumlah wilayah.
Kepala Korlantas Polri, Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., menyatakan dukungan penuh terhadap langkah sinergis yang dibahas.
“Samsat bukan hanya soal pajak, tapi juga kepentingan data forensik kepolisian. Data akurat sangat penting dalam penegakan hukum lalu lintas,” tegasnya.
Selain itu, Korlantas turut membahas penguatan penegakan hukum melalui tilang elektronik (ETLE), penertiban kendaraan mewah, hingga parkir liar demi mendukung keselamatan dan ketertiban lalu lintas (kamseltibcarlantas).
Direktur Utama PT Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, menambahkan bahwa validitas data kendaraan sangat krusial dalam proses pembayaran santunan korban kecelakaan.
“Data ini menjadi dasar penting dalam proses identifikasi dan pemberian santunan,” ujarnya.
Rivan juga menyambut baik rencana pembentukan tim kerja lintas sektor untuk menyusun program bersama antara Pemprov DKI dan Pembina Samsat Nasional. Program ini diharapkan menjadi solusi berkelanjutan yang menguntungkan masyarakat serta mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Sebagai BUMN yang bertugas memberikan santunan kecelakaan lalu lintas, Jasa Raharja berkomitmen memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan demi layanan publik yang lebih optimal.
Audiensi ini menjadi langkah strategis untuk membangun kolaborasi antarlembaga dalam memperbaiki sistem administrasi kendaraan, meningkatkan penerimaan daerah, dan memberikan kemudahan serta kepastian hukum kepada masyarakat.
