BEM ITS Pimpin Ribuan Mahasiswa Turun ke Jalan, Kritik Berbagai Persoalan Bangsa

Aksi yang bertepatan dengan Dies Natalis ke-66 ITS tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan dan kondisi sosial yang dinilai membutuhkan perhatian serius. Dengan mengusung semangat keberpihakan kepada rakyat, mahasiswa menegaskan pentingnya pembangunan yang tidak mengabaikan keadilan dan hak-hak masyarakat.

Sebanyak 17 tuntutan tersebut merupakan tindak lanjut pernyataan sikap Keluarga Mahasiswa ITS (KM ITS) bertajuk "Rakyat Bukan Tumbal Kekuasaan!" yang dirilis pada 8 November 2026. Dalam aksi itu, mahasiswa ITS bergabung dengan elemen mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi dan masyarakat sipil.

Tuntutan yang disampaikan mencakup empat persoalan utama, yakni lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, pendidikan dan ketenagakerjaan, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), serta keadilan ekonomi.

Pada persoalan lingkungan hidup, mahasiswa mendesak pemerintah membatalkan seluruh konsesi izin usaha yang terbukti merusak lingkungan. Mereka juga meminta pencabutan izin operasional proyek yang melanggar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Tak hanya itu, pemerintah diminta mengoptimalkan penanggulangan bencana dari tahap prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana. Keterbukaan data anggaran dan peningkatan alokasi dana penanggulangan bencana juga menjadi tuntutan yang disuarakan.

Mahasiswa turut mendesak pemberian hukuman seberat-beratnya kepada koruptor yang memanfaatkan penderitaan korban bencana. Mereka juga menuntut pemenuhan seluruh hak masyarakat terdampak serta penyelesaian pemulihan lingkungan di wilayah bencana.

Di sektor pendidikan dan ketenagakerjaan, mahasiswa menekankan pentingnya pemerataan lapangan pekerjaan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah juga diminta menjamin mutu pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan di seluruh wilayah agar setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama.

Sementara itu, persoalan demokrasi dan HAM menjadi salah satu perhatian utama dalam aksi tersebut. Mahasiswa menuntut penghentian tindakan represif, brutalitas, intimidasi, dan teror terhadap masyarakat. Penegakan hukum terhadap aparat yang melakukan kekerasan maupun penyalahgunaan kekuasaan juga menjadi desakan mereka.

Mahasiswa turut meminta perlindungan bagi jurnalis dan aktivis dari praktik pembungkaman serta kriminalisasi. Selain itu, mereka mendesak pemerintah mengembalikan TNI ke barak dan menghentikan segala bentuk militerisasi di ruang sipil.

Penindakan terhadap organisasi masyarakat maupun kelompok preman yang melakukan kekerasan terhadap warga sipil juga masuk dalam daftar tuntutan. Mahasiswa meminta seluruh pelaku pelanggaran HAM diproses tanpa memandang jabatan dan golongan, praktik impunitas kekuasaan dihapuskan, serta hak-hak korban dan keluarga korban pelanggaran HAM dipulihkan.

Pada sektor ekonomi, mahasiswa menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Pemerintah didesak memberikan kompensasi kepada seluruh korban keracunan MBG serta melakukan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan kedua program tersebut.

Selain itu, mahasiswa menuntut kebijakan perpajakan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mereka menilai kepentingan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan ekonomi pemerintah.

Presiden BEM ITS, Rakan Naufal Alief, menegaskan bahwa berbagai persoalan yang diangkat dalam aksi tersebut membutuhkan perhatian dan tanggung jawab nyata dari pemerintah. Menurutnya, pembangunan seharusnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan menciptakan ketimpangan atau mengorbankan hak rakyat.

“Kami tegaskan bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja sebab di tengah janji besar dan ambisi kekuasaan, rakyat justru terus dihadapkan pada ketidakadilan,” tegas Rakan saat aksi berlangsung.

Ia mengatakan, mahasiswa memiliki tanggung jawab sosial untuk mengawal arah pembangunan bangsa. Karena itu, aspirasi yang disampaikan diharapkan menjadi pengingat bagi pemerintah agar tidak mengesampingkan kepentingan masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan.

“Aspirasi yang kami sampaikan ini semoga menjadi pengingat bagi pemerintah agar setiap kebijakan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Di sisi lain, aksi tersebut menjadi bagian dari upaya ITS mendorong mahasiswa agar kritis dan berani menyampaikan pendapat. Kampus memberikan ruang berekspresi bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi secara tertib, damai, dan konstruktif tanpa kekerasan maupun tindakan yang merusak fasilitas umum.

Upaya tersebut juga sejalan dengan komitmen ITS mendukung Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-16 tentang Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh. Fokusnya meliputi penguatan partisipasi masyarakat, kebebasan berpendapat, serta pembudayaan demokrasi yang bertanggung jawab. (Nayla).